Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Koordinator Jaringan Damai Papua atau JDP, Adriana Elizabeth mengatakan hingga kini masih terjadi perbedaan pandangan berbagai pihak melihat masalah Papua.
Menurutnya, perbedaan pandangan itu terjadi di kalangan pemerintah pusat dan para pihak di Papua sendiri.
Pernyataan itu dikatakan Adriana Elizabeth dalam diskusi daring “Otonomi Khusus dan Masa Depan Peace Building di Tanah Papua”.
Diskusi ini diselenggarakan Jaringan Damai Papua dan Jubi, dengan moderator Victor Mambor, yang digelar Senin (3/8/2020).
“Jadi [di pemerintah] pusat ini tidak satu pemahaman juga soal Papua. Misalnya yang otoritasnya di bidang keamanan mengatakan ini masalah keamanan. Yang bidang politik bilang Ini masalah politik. Di Papua juga sama,” kata Adriana Elizabeth.
Menurutnya, penambahan atau penempatan pasukan BKO ke Papua itu karena adanya perspektif seperti itu. Pihak di Jakarta selalu menganggap masalah Papua adalah persoalan keamanan.
“Padahal ada isu lain di Papua yang tidak pernah dipandang serius. Jadi ketika cara pandang terhadap persoalan ini tidak sama, kita susah nanti menyamakan persepsi,” ujarnya.
Ia mengatakan, situasi ini memang rumit. Akan tetapi bukan berarti tak ada harapan lagi menyelesaikan masalah Papua.
Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan dialog, yang dinilai untuk kepentingan masyarakat. Dengan berdialog, masyarakat Papua dapat menyampaikan masalah mereka selama ini.
Namun ia mengakui, proses dialog tidak bisa instan. Perlu ada persiapan dan yang mesti berkomitmen memulainya adalah pemerintah pusat.
“Kalau tidak, semua berjalan sendiri-sendiri. Namun sejak 2017 hingga kini, Presiden Jokowi sudah tidak punya mood lagi. Untuk dialog sektoral contohnya. Kuncinya pemerintah pusat mesti komitmen, menjadikan dialog sebagai pendekatan baru dan memulai proses itu,” ucapnya.
Dalam diskusi yang sama, peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Penelitian Indonesia atau LIPI, Cahyo Pamungkas mengatakan dialog antara pemerintah pusat dan pihak di Papua (dialog Jakarta-Papua) yang didorong Jaringan Damai Papua atau JDP sejak beberapa tahun terakhir masih jauh dari yang diharapkan.
“Saya kira masih jauh dari harapan, tapi paling tidak kita sudah punya bayangan. Kalau mau dialog apa yang akan bicarakan. Ada tim yang melakukan persiapan,” kata Cahyo Pamungkas.
Pernyataan itu dikatakannya dalam diskusi daring “Otonomi Khusus dan Masa Depan Peace Building di Tanah Papua”.
Diskusi yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua dan Jubi, dengan moderator Victor Mambor, digelar pada Senin (3/8/2020).
Menurutnya menggelar dialog politik memang bukan hal mudah. Perlu waktu dan mesti pelibatan pihak ketiga sebagai mediator. Tidak bisa hanya dilakukan secara internal.
“Selain itu, kalau dialog hanya dilakukan dengan para pihak yang tak memiliki massa di lapangan, maka dialog akan sia-sia,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
