Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, FX. Mote mengatakan, ada beberapa hal penyebab tak tersalurkannya bantuan kapal nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di berbagai kabupaten (kota), di antaranya karena tak dilengkapi dokumen dan peralatan pendukung.
"Misalnya tidak sesuai kebutuhan, tidak dilengkapi alat tangkap misalnya seperti jaring dan fasilitas lainnya," kata FX. Mote menjawab pertanyaan Jubi, Selasa (4/9/2018).
Ia mencontohkan di Kabupaten Biak Numfor, ada bantuan kapal yang diberikan ke salah satu yayasan, namun fasilitas pendukungnya tak lengkap.
"Ada juga yang tidak dilengkapi dokumen. Jadi jangan berpikir karena dinas di daerah yang tak mau menyalurkannya," ucapnya.
Anggota Komisi II DPR Papua, komisi bidang kelautan dan perikanan, John NR Gobai kepada Jubi belum lama ini mengatakan, ke depan bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk nelayan di Papua, sebaiknya tidak lagi disalurkan melalui dinas terkait di kabupaten (kota), namun langsung kepada kelompok nelayan penerima, karena tidak menutup kemungkinan ada oknum di dinas yang bermain, sehingga bantuan tidak tepat sasaran atau bahkan tidak disalurkan.
"Karena tidak tersalurkan, aset tersebut tinggal begitu saja hingga tak dapat lagi difungsikan. Ini juga terjadi karena dinas terkait tak mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan terkesan ada pembiaran," kata Gobai kala itu.
Selain itu menurutnya, tak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten (kota) tak berjalan baik, akibatnya kelompok masyarakat (nelayan) penerima bantuan yang terkena imbasnya. (*)
