Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Solidaritas Pedang Asli Papua atau Solpap, Frengki Warer meminta Pemerintah Kota Jayapura dapat mempertimbangkan dampak penerapan pembatasan waktu beraktivitas terhadap penghidupan Mama-mama Papua yang tidak bisa berjualan. Warer meminta bantuan Pemerintah Kota Jayapura dibagikan secara merata kepada semua Mama-mama Papua yang kehilangan penghasilan itu.
Hal itu disampaikan Werer menyikapi rencana pembatasan waktu beraktivitas yang akan diterapkan mulai Minggu (17/5/2020), untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Papua akan memberlakukan pembatasan waktu beraktivitas di Kabupaten Jayapura, Keerom, Nabire, Mimika, dan Kota Jayapura, di mana semua warga hanya diizinkan beraktivitas di luar rumah antara pukul 06.00 hingga pukul 14.00 WP.
Werer menyatakan pembatasan waktu beraktivitas itu akan secara langsung berdampak terhadap penghidupan para Mama-mama Papua yang berjualan sayuran dan berbagai pangan lokal. “Mama-mama Papua itu biasanya berjualan mulai pukul 15.00 WP hingga pukul 21.00 WP. Apabila pembatasan waktu beraktivitas berlaku bagaimana dengan nasib mereka?” tanya Werer saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Jumat (15/5/2020).
Warer mengingatkan bantuan sembako dari Pemerintah Kota Jayapura belum merata diterima semua Mama-mama Papua. Hal itu terjadi karena Pemerintah Kota Jayapura tidak menggunakan data terbaru dalam mendistribusikan sembako itu. Padahal, pada masa awal penangan pandemi Covid-19, sudah ada instansi pemerintah yang mendata para Mama-mama Papua yang berjualan.
“Sekalipun data Mama-mama Papua [yang berjualan sudah didata], termasuk dimasukkan ke kelurahan, sebagian dari mereka yang datang dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yalimo , Yahukimo, Deiyai, Dogiyai dan Paniai masih belum disentuh [bantuan pemerintah],” kata Werer.
Warer menyatakan meskipun para Mama Papua itu kebanyakan berasal dari luar Kota Jayapura, mereka telah memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan Pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya, para Mama-mama Papua yang belum menerima bantuan diberi penjelasan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan karena masih ada proses pencocokan data.
“Mohon jangan membeda-bedakan semua orang yang ada di Kota Jayapura. Sekalipun secara administrasi mereka [tercatat] termasuk suku lain, [mereka] ada dalam wilayah Pemerintah Kota Jayapura. Mohon Pemerintah Kota Jayapura [mengedepankan] asas keadilan kepada semua penduduk yang ada. [Banyak Mama-mama Papua yang baru menerima] bantuan dari relawan, kerabat mereka, atau dari [perorangan] pejabat,” katanya.
Sekretaris Solpap, Natan Tebay juga menegaskan pembatasan waktu beraktivitas bagi seluruh warga Kota Jayapura akan secara langsung berdampak terhadap penghasilan para Mama-mama Papua. “[Dampak itu] harus dibicarakan [dengan] baik, [apa solusi] keadaan ekonomi [dan pendapatan] mereka, agar [selama masa pembatasan waktu beraktivitas itu] berlaku para Mama-mama tetap di rumah dan tidak berjualan pada sore hari. Wali Kota harus lihat dan menaruh perhatian serius,” kata Tebay.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
