Asrama Mahasiswa Nabire dianggap sudah tidak layak huni

Papua
Anggota MRP Dominggus Madai (kanan) meninjau Asrama Mahasiswa Nabire di Jayapura, Rabu (24/6/2020) - Jubi/Yance Wenda.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua menyambangi Asrama Mahasiswa Nabire di Kamkey, Jayapura. Asrama tersebut mengalami kebakaran sekitar setahun lalu.

“Kami ingin mengetahui kondisi anak-anak (penghuni) Asrama Mahasiswa Nabire. Ternyata, asrama hanya sekali direnovasi sejak 1999. Sampai saat ini tidak ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Nabire,” kata anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Minggus Madai, Rabu (24/6/2020)

Read More

Madai perihatin terhadap kondisi Asrama Mahasiswa Nabire di Jayapura. Nasib serupa juga dialami Asrama Mahasiswa Dogiyai, dan Deiyai.

“Otsus (program otonomi khusus Papua) sudah tujuh tahun (berjalan), tetapi mahasiswa sampai hari ini tidak punya (menempati) asrama yang layak. Banyak dari mereka akhirnya indekos dan tinggal di gubuk,” ungkap anggota MRP dari wilayah adat Meepago, itu.

Kondisi tersebut sangat kontras dengan asrama mahasiswa dari daerah lain di Papua. Bangunan asrama mereka mentereng dan layak huni.

“Asrama mahasiswa wilayah Lapago, Saireri, dan Mamta sudah memenuhi standar (layak huni). Ada yang dibangun 2-3 lantai bahkan ada yang kayak istana (megah),” lanjut Madai.

Dia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, Deiyai maupun Dogoyai lebih serius memperhatikan kondisi mahasiswa yang berkuliah di luar daerah. Mereka bisa memanfaatkan dana Otsus Papua untuk membantu para mahasiswa tersebut.

“Biaya pendidikan, kebutuhan mahasiswa, dan asrama saja tidak diperhatikan. Alokasi 30% dana otsus untuk pendidikan ternyata tidak ada dampaknya (manfaatnya) sampai hari ini,” kata Madai.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nabire (IPMN) Jayapura Olifer Yeimo mengaku telah mengusulkan perbaikan asrama kepada pemkab setempat. Usul tersebut bahkan disertai proposal resmi, tetapi belum ditanggapi sampai kini.

“Kami bertemu dengan bupati dan kepala dinas pendidikan pada Oktober 2018. Bupati (Nabire) sendiri yang menerima proposal kami,” kata Yeimo. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Related posts

Leave a Reply