Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui bidang Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten Nabire, Papua, terus menginput data inovasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah
(OPD).
Pada 2019, terdapat 19 Kegiatan inovasi dari berbagai OPD, di 2020 ada 63 kegiatan dan di 2021 ada 58 kegiatan inovasi.
“Semua ini berasal dari OPD,” ujar Kepala Litbang Bappeda Nabire, H. Mukayat kepada Jubi di ruang kerjanya, Selasa (31/8/2021).
Dijelaskan Mukayat, inovasi terbagi menjadi dua yakni inovasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui OPD dan inovasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Inovasi yang berkaitan dengan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya, yakni pelayanan publik dan berkaitan dengan urusan yang lain diperangkat daerah.
Inovasi OPD terkait pelayanan publik misalnya, Dishub untuk transportasi laut, Bapenda dengan e-PBB, e-Pajak, e-BPHTB dan lain sebagainya termasuk di OPD lainnya.
Sedangkan inovasi dari masyarakat misalnya, terdapat ruang atau tanah
kosong kemudian diberdayakan masyarakat yang dikelola menjadi tempat
yang indah atau wisata. Atau masyarakat membuat noken sedemikian rupa
dan ada ada gerakan nokenisasi. Yaitu noken harus menjadi budaya dan
alat ekonomis dan sebagainya.
“Jadi inovasi bisa dari pemerintah dan juga masyarakat. Lalu ada inovasi yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi bisa juga berkaitan dengan wisata,” jelasnya.
Proses inovasi menurut Mukayat, akan diverifikasi oleh litbang, mana yang layak atau tidak. Setelah itu akan
disandingkan dengan 20 indikator penilaian lalu di input. Namun jika ada program yang tidak layak maka tidak akan diinput. Jadi OPD memberikan kegiatan inovasi ke Litbang untuk memverifikasi apakah
layak untuk pelayanan publik, pengelolaan tata kelola organisasi atau urusan lain.
Kata dia, penginputan memiliki 20 indikator. Contohnya ada SK kegiatan, sumber dana, siapa saja SDMnya, kegiatan disosialisasi atau tidak, apakah berhubungan dengan IT atau tidak, apa saja manfaatnya, apakah
dievaluasi melalui angket kepuasan masyarakat dan sebagainya.
“Jadi inovasi yang diinput Litbang adalah inovasi yang kegiatannya sudah berjalan. Jadi untuk inovasi 2019 yang diinput adalah 2018, inovasi 2020 yang diinput adalah 2019 dan inovasi di tahun 2021 yang diinput adalah inovasi tahun 2020. Kita tidak bisa abal-abal dalam penginput data inovasi, kalau kita sudah terbiasa dengan inovasi dan kementerian menilainya bagus,” tuturnya.
Namun Mukayat menilai bahwa banyak program dari OPD yang tidak tersosialisasi dengan baik. Sehingga masyarakat kebanyakan tidak tahu menahu kalau di OPD ada kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, sayangnya inovasi dari masyarakat hampir tidak ditemukan.
“Tapi jujur program perangkat daerah jarang disosialisasi. Kami harap, kalau bisa perangkat daerah terus berinovasi untuk masyarakat,” harapnya.
Sementara, Anggota DPRD Nabire Sambena Inggeruhi mengatakan, banyak program yang tidak dilaksanakan apalagi menyentuh langsung ke masyarakat. Apalagi di beberapa OPD, hampir sama sekali tidak berinovasi untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bagian ini yang harus diperhatikan kedepannya. Jadi kami harap jika Nabire punya Bupati baru nanti, harus benar-benar mengangkat kepala OPD yang benar-benar bekerja untuk kepentingan banyak orang melalui inovasi yang baik,” tutupnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
