Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Aliansi masyarakat pesisir dan kepulauan di Nabire, Papua, bersama sebagian masyarakat lainnya telah melakukan aksi penandatanganan petisi dan menolak jika terjadi lagi PSU setelah penetapan perolehan suara terbanyak pada pemungutan suara ulang (PSU) yang dilaksanakan pada Rabu 28 Juli 2021.
Aksi tersebut berlangsung di Pantai Nabire pada Jumat (20/8/2021) hingga sore
hari, yang berjalan aman dan damai.
Ketua Aliansi, Hendrik Andoi mengatakan, pihaknya melakukan aksi dengan menandatangani petisi penolakan dan memasang pamflet yang tujuannya adalah menolak jika Mahkamah Konstisuti (MK) nantinya dalam sidang sengketa hasil PSU lalu nantinya menghadirkan lagi PSU berikutnya.
“Kami tolak tegas kalau nanti ada PSU lagi pascasidang MK,” kata Andoi.
Aksi tersebut ditujukan kepada Pemkab Nabire, Pemprov Papua serta Pemerintah Pusat yang menyampaikan jika rakyat Nabire telah jenuh oleh proses politik dalam pemilihan kepala daerah yang berlarut-larut.
Apalagi semua energi dari telah terkuras untuk PSU, mulai dari birokrasi pemerintahan, ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat ikut berpengaruh dan tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat proses politik yang berkepanjangan.
“Pilkada Nabire memakan waktu yang berkepanjangan.Kabupaten lain sudah berjalan pemerintahannya tapi Nabire belum,” ungkapnya.
Menurut Andoi, masyarakat Nabire menginginkan agar segera ditetapkan pemimpin yang telah menang dua kali dalam pemilihan Bupati Nabire.
“Kami khawatir, jangan sampai ada kemungkinan PSU lagi. Maka Anggaran daerah hanya akan tersedot habis untuk PSU dan tidak ada lagi pembangunan di Nabire,” tuturnya.
Ia menilai, proses yang sederhana ini akhirnya dibuat rumit padahal calon pemimpin yang terpilih sudah dua kali memenangkan kontes.
Sehingga kata dia, hasil penandatanganan petisi akan disampaikan kepada DPRD Nabire, Pemkab Nabire dan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk segera ditindaklanjuti.
“Termasuk KPU dan Bawaslu pusat akan kami kirim petisi dan pernyataan sikap hari ini,” terangnya.
Perwakilan perempuan dari aliansi masyarakat pesisir, Mirna Hanebora
menambahkan, hasil pemilihan PSU cukup baik hanya karena ada kepentingan segelintir orang, imbasnya masyarakat menjadi korban.
“Jadi saya juga tidak berharap ada PSU lagi. Karena sudah ada pemenang yang dua kali memenangkan kontes pilkada,” tambah Hanebora. (*)
Editor: Edho Sinaga
