Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua dan aparat keamanan kini berupaya melakukan rekonsiliasi, pasca-demonstrasi mengecam ujaran rasis di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2019.
Upaya rekonsiliasi dilakukan, lantaran sehari setelah demonstrasi yang diwarnai aksi perusakan dan pembakaran sejumlah bangunan tersebut, kelompok masyarakat yang merasa dirugikan berupaya mengadang para demonstran yang akan kembali dari kantor gubernur Papua di Jalan Soa Siu Dok II.
Akan tetapi Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP, Anum Siregar mengingatkan pemerintah dan pihak terkait lain, tidak memaksakan mempercepat rekonsiliasi, tanpa mendengarkan keinginan para pihak atau kelompok masyarakat yang terlibat.
Menurut Anum, yang juga anggota tim Jaringan Damai Papua atau JDP itu, sebelum para tokoh dari pihak-pihak yang terlinbat duduk bersama, maka sebaiknya terlebih dahulu mesti bicara dengan masyarakatnya untuk mengetahui apa keinginan warganya.
“Tidak cepat-cepat membuat rekonsiliasi semu yang waktunya belum pas. Kompensasi belum diselesaikan, penegakan hukum belum jalan secara baik, para korban mesti didata dengan baik,” kata Anum Siregar kepada Jubi, Senin (9/9/2019).
Menurut Anum, jika itu belum dilakukan tidak menjamin adanya kepercayaan dari para korban, sehingga upaya para tokoh dan berbagai pihak bicara perdamaian, semu belaka karena tidak berorientasi pada apa yang dirasakan dan dipikirkan para korban.
Semua pihak kata Anum, punya keinginan mendamaikan para kelompok masyarakat yang terlibat. Namun mesti ditanyakan keinginan masyarakat, agar sebagai korban mereka merasa didengar.
“Saya pikir kalau dimulai hari ini, belum cukup banyak waktu dan kesempatan bicara dengan korban. Belum didata berapa banyak korban. Berapa kerugian materi, kerugian jiwa di pihak manapun yang terlibat. Rekonsiliasi dengan cepat sangat tidak efektif, sesuatu yang dipaksakan,” ujarnya.
Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, para pihak terkait mesti segera memulihkan situasi di Papua kini. Masyarakat Papua diminta tetap menahan diri, tidak terpancing isu yang tak dapat dipastikan kebenarannya.
“Selama ini kita sudah membangun toleransi di Papua dengan baik, ini mesti kita jaga dan bagaimana agar Papua tetap aman,” kata Yunus Wonda.
Katanya, masyarakat yang menjadi korban mesti menyerahkan sepenuhnya penangan proses hukum kepada aparat keamanan. Tidak bertindak sendiri.
“Kami melihat Pangdam dan Kapolda mampu menyelesaikan masalah di Papua,” ujarnya. (*)
Editor: Syam Terrajana
