Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM di wilayah Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem, menyurati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, Senin (26/10/2020).
Ia mengatakan surat itu berisikan protes terhadap kebijakan Menkopolhukam yang merekomendasi pertahanan dan keamanan, mengisi daerah di Papua yang masih kosong pengamanannya.
Pernyataan itu dikatakan Theo Hesegem kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, Selasa (27/10/2020).
Menurut Hesegem, rekomendasi Menkopolhukam itu membuka peluang penambahan aparat keamanan ke Papua. Situasi itu dikhawatirkan akan melahirkan masalah baru, terutama potensi menambah daftar kasus dugaan pelanggaran HAM.
“Saya punya kekhawatiran pribadi sehingga saya harus menyampaikan itu. Saya melihat situasi di sini ini semakin tidak aman. Semua orang merasa tidak aman,” kata Theo Hesegem.
Katanya, kebijakan pengamanan bukan solusi menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih. Penempatan pasukan keamanan di berbagai wilayah akan memperuncing konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.
Ia mengatakan kini kedua pihak tidak lagi terlibat kontak senjata di hutan. Akan tetapi, sudah bergeser hingga ke wilayah permukiman warga. Misalnya dalam beberapa insiden baku tembak kedua pihak yang terjadi di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Intan Jaya.
Situasi itu dinilai membuat warga merasa tidak aman akan keselamatannya, karena kini kontak senjata TPNPB-OPM dengan aparat keamanan bukan lagi di hutan tapi di permukiman warga.
“Yang mesti dipikir keselamatannya adalah warga sipil. Saya khawatir kalau banyak anggota (aparat keamanan), banyak warga sipil yang korban,” ujarnya.
Ia mengatakan berbagai pihak tidak ingin selalu ada warga sipil di Papua, yang menjadi korban konflik antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM.
“Kalau kedua pihak mau perang, di tempat yang tidak ada warga sipil. Kalau mau tambah anggota (pasukan keamanan), bikin kamp di hutan. Jangan taruh di kota (permukiman warga),” ucapnya.
Baca juga: Masyarakat minta aparat TNI dipindahkan dari Hitadipa
Kata Hesegem, ini berkaitan dengan wibawa negara yang mesti dijaga. Sebagai pegiat HAM ia merasa malu jika negara terus mendapat sorotan dunia internasional mengenai situasi HAM dan masalah lainnya. Seakan Pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan penegakan HAM.
“Menkopolhukam mesti bijak. Mereka yang duduk di Jakarta ini kan tidak tahu situasi Papua seperti apa. Di sana bicara gampang. Tapi mereka yang di Papua sini yang sibuk nantinya,” katanya.
Hesegem menambahkan selain kepada Menkopolhukam, surat protes tersebut juga ia kirim kepada DPR RI, DPD RI, Komnas HAM, Panglima TNI, dan para pihak terkait.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan merekemondasikan agar aparat pertahanan dan keamanan mengisi daerah di Papua, yang masih kosong pengamanannya.
Menurutnya, ini untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut. Wilayah Papua yang luas dengan medan sulit, membuat beberapa daerah di sana masih kosong dari jangkauan aparat keamanan.
“Itu kami merekomendasikan agar segera diisi. Kompolnas juga sudah pernah menyampaikan kepada Presiden, dan Presiden setuju,” kata Mahfud, Rabu (21/10/2020).
Kata Mahfud, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi itu kepada TNI dan Polri untuk ditindaklanjuti. (*)
Editor: Dewi Wulandari
