Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP, Latifah Anum Siregar menduga ada berbagai faktor penyebab meluasnya kekerasan di Papua, selama beberapa tahun terakhir.
Faktor itu, di antaranya kebijakan keamanan, berkaitan dengan investasi dan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap warganya. Menurutnya, kekerasan di Papua bukan berpindah wilayah. Akan tetapi meluas dari satu daerah ke daerah lain. Fenomena kekerasan di Papua, mesti dilihat dari bagaimana kebijakan keamanan yang diterapkan di sana.
“Apakah kebijakan keamanan yang diterapkan pemerintah, berimplikasi positif terhadap menurunnya angka kekerasan, atau justru menimbulkan potensi dan memicu meluasnya angka kekerasan. Analisisnya begitu,” kata Anum kepada Jubi, Senin (25/1/2021).
Ia mengatakan, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pengamanan di Papua, yang dinilai mengalami perubahan sejak akhir 2018. Kebijakan pengamanan kini lebih cenderung dengan pendekatan keamanan.
Katanya, mungkin saja kebijakan pengamanan itu menjadi potensi memicu munculnya kekerasan, yang kemudian direspons kembali dengan kekerasan oleh pihak lain.
“Pemerintah harus meninjau kembali pendekatan keamanan di Papua secara menyeluruh,” ujarnya.
Kata Anum, membicarakan kekerasan di Papua juga mesti dilihat dari kemungkinan adanya korelasi dengan investasi. Mesti dianalisis apakah berkembangnya kekerasan berkaitan dengan bertambahnya titik investasi.
“Apalagi [kemudian] perlindungan terhadap masyarakat sipil, terutama dari pemerintah setempat juga sangat lemah. Misalnya terhadap korban korban kekerasan. Bahkan hampir tidak ada,” ucapnya.
Katanya, AlDP mencatat sebanyak 52 kasus kekerasan terjadi di Papua selama 2020. Jumlah ini meningkat dibanding pada 2019 silam, yakni sebanyak sekitar 30 kasus kekerasan.
“Akan tetapi data itu kami belum rilis. Dalam waktu dekat kami akan rilis data kekerasan tahun lalu,” katanya.
Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan negara mesti segera mencari solusi masalah Papua. Katanya, kekerasan yang terus terjadi di Bumi Cenderawasih, menyebabkan jatuhnya korban dari berbagai pihak.
“Pemerintah mesti segera mencari format tepat selesaikan masalah Papua agar tidak terus ada korban. Baik dari pihak aparat keamanan, warga sipil, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka,” kata Yunus Wonda melalui panggilan teleponnya, Sabtu (23/1/2021).
Pemerintah diminta berani membuka diri menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif atau menyeluruh. Bukan dengan pendekatan keamanan, yang akan memicu munculnya kekerasan, dan berakibat jatuhnya korban dari berbagai pihak.
“Kalau pemerintah pusat tidak pernah membuka diri, konflik di Papua tidak akan berakhir. Harus mengundang semua pihak, terutama tokoh berseberang bicara solusi. Mesti ada ruang untuk itu,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
