Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Setelah 6 tahun berjalan melalui kebersamaan dengan beragam Program Pendampingan, kerjasama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) di Papua dan Papua Barat resmi akan berakhir pada Juni 2022.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Eko Sri Haryanto mengatakan program Kompak merupakan salah satu contoh baik kolaborasi pemerintah pusat, daerah, distrik, kampung dan NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal melalui perbaikan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia di kampung-kampung.
“Semua kegiatan Kompak sesuai dengan visi misi Presiden dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia serta mendukung pengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya,” kata Eko saat webinar Forum Inspirasi Tanah Papua di Jayapura, Rabu (9/3/2022).
Melalui berbagai program salah satunya Prospek, dirinya berharap aparat kampung dapat mengelola dan mengunakan anggaran lebih efektif dan berhasil guna sesuai dengan tujuan nasional serta kebutuhan kampung.
“Kami harap Papua dan Papua Barat dapat menjadi media pertukaran informasi terutama bagi pemerintah pusat, daerah, distrik dan kampung dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif,” ujarnya.
Dengan demikian, dirinya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KOMPAK yang telah memberi kerja-kerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Saya harap apa yang dilakukan KOMPAK dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah, terutama praktek-praktik baik yang telah dijalankan di beberapa kabupaten dapat diadopsi untuk kampung-kampung lainnya dengan menyesuaikan kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat setempat,” harapnya.
Minister Counsellor untuk Tata Kelola dan Pembangungan Manusia, Kedubes Australia di Indonesia, Kristen Bishop, mengatakan forum Inspirasi Tanah Papua merupakan puncak dari berbagai upaya percontohan praktek baik dan pembelajaran yang dihasilkan KOMPAK di 144 desa dan delapan kabupaten di Tanah Papua.
“Dengan berakhirnya KOMPAK, kami berharap lewat forum ini kita dapat berbagi praktek baik pembelajaran sehingga bisa menjadi landasan untuk program daerah di masa mendatang,” kata Kristen.
Selain melalui program KOMPAK di Papua, ujar ia, kemitraan Pemerintah Australia juga bekerja di sektor lain, salah satunya program PRISMA yang bertujuan meningkatkan taraf hidup petani kecil dengan mengubah cara pelaku sektor swasta menjalankan bisnis.
“Jadi kami mendirikan akses bagi petani dalam mendapat input dan layanan berkualitas yang dibutukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pendapatan serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif,”.
“Saya senang melalui program ini sebanyak 6.000 rumah tangga petani mengalami peningkatan pendapatan lebih dari Rp16 miliar,” tutupnya. (*)
Editor: Syam Terrajana
