Papua No. 1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Ratusan warga asal kabupaten/kota dari Provinsi Papua yang terjebak lockdown di kota Manokwari, Senin (22/6/2020) pagi tadi, menyambangi kantor Pelni cabang Manokwari sembari meminta kepastian jadwal kapal Pelni untuk mengantarkan mereka kembali ke wilayah Provinsi Papua.
Selain datangi kantor Pelni, ratusan warga inipun mendesak Pemerintah Papua Barat untuk bersikap seperti sikap Pemerintah Provinsi Papua kepada warga Manokwari dan Sorong yang telah dipulangkan. Mereka terdiri atas warga Jayapura, Serui, Nabire, dan wilayah lain di provinsi Papua yang terisolasi di Manokwari sejak Pandemi Covid-19, bulan Maret lalu.
“Kami sudah empat bulan tidak pulang. Di sini (Manokwari) kami tinggal numpang di keluarga, dengan orang, bahkan ada yang kos. Kami minta dipulangkan,” ujar Daud Yaofifi, Ondoafi Angkasa Jayapura, kepada wartawan.
Daud menilai Pemprov Papua Barat harus bisa memulangkan mereka karena hal yang sama sudah dilakukan Pemprov Papua terhadap 905 warga Manokwari dan Sorong, yang tiba Sabtu (20/6/2020) lalu dari Jayapura.
“Kami sudah koordinasi dengan PT. Pelni Manokwari, tetapi kapal yang ke Jayapura hanya KM. Gunung Dempo tanggal 2 Juli,” ujarnya.
Daud mengaku tak soal jika mereka difasilitasi dengan kapal perintis Pelni, asalkan bisa segera kembali ke Jayapura. Pasalnya, mereka tidak mendapat bantuan selama berada di Manokwari.
Sejauh ini koordinasi sudah dilakukan bersama DPRD Manokwari, namun belum mendapat hasil memuaskan. Sesuai rencana, siang ini mereka mendatangi kantor Gubernur Papua Barat, di Arfai untuk menyampaikan aspirasi.
“Info dari Pelni Manokwari, belum ada surat dari Satgas Covid-19 Papua, karena khawatir saat kita pulang juga nanti tidak diizinkan turun di pelabuhan,” kata pria yang menyebut dirinya sebagai Ondoafi di wilayah Angkasa Kota Jayapura ini.
Hal senada disampaikan Mama Agustina Haay, salah seorang warga Jayapura di Manokwari. Ia menuturkan bahwa mereka tak permasalahkan jika harus membeli tiket kapal, asalkan mereka bisa secepatnya kembali ke daerah masing-masing.
“Tidak ditanggung pemerintah juga tidak apa-apa. Kami bisa beli tiket sendiri, asal ada kepastian kapal yang diizinkan untuk antarkan kami pulang,” ujar Mama Agustina. (*)
