Bukti masyarakat setempat sangat mengharapkan agar pembangunan pelabuhan internasional itu secepatnya dilaksanakan.
Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Kupang, Jubi – Warga Desa Maritaing di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menghibahkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan pelabuhan internasional Maritaing, yang berdekatan dengan berbatasan wilayah laut negara Timor Leste.
“Lahan 10 hektare untuk pelabuhan internasional Maritaing sudah dihibahkan warga dan dokumen penyerahan lahan dari Raja Kolana Maritaing kepada Pemkab Alor sudah direalisasikan, sudah berupa sertifikat,” kata Kepala Bidang Perbatasan Antarnegara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) NTT, Clementino C Branco , Jumat, (5/7/2019).
Baca juga : Buruh pelabuhan menuntut upah layak
Puluhan anggota koperasi datangi Kantor TKBM Pelabuhan Merauke
Plt Kadisperindakop Merauke: Kontainer tak boleh numpuk lama di pelabuhan
Clementino mengatakan, hibah lahan itu sebagai bukti masyarakat setempat sangat mengharapkan agar pembangunan pelabuhan internasional itu secepatnya dilaksanakan. “Mereka ingin paling lambat mulai 2020 karena mereka sudah menghibahkan lahan,”kata Clementino menambahkan.
Menurut dia, dari sisi kelengkapan administrasi, seperti dokumen tata ruang pelabuhan internasional tersebut sudah disiapkan pemerintah kabupaten setempat. Ia beharap segera diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pelabuhan pembangunan internasional itu.
“Setelah Inpres terbit akan diteruskan pada pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” katanya.
Terkait pembangunan sudah ada pembicaraan bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Timor Leste tentang rencana pembukaan rute Maritaing-Dili.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon, mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan pelabuhan internasional Maritaing mulai awal 2020.
“Kami sedang menyusun rencana kerja, paling lambat awal 2020 sudah mulai dibangun pelabuhan internasional Maritaing,” kata Roberth.
Ia mengaku telah menggelar pertemuan bersama lintas instansi di lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait persiapan pembangunan pelabuhan internasional tersebut.
Selain itu telah menyepakati bersama pemerintah daerah bahwa paling lambat pada Agustus mendatang mulai dilakukan survei lapangan. “Pemerintah provinsi dan kabupaten sudah siap, tinggal kami koordinasikan di Pusat untuk segera kita agendakan survey bersama,” kata Roberth menjelaskan. (*)
Editor : Edi Faisol
