Banyak pihak baik pemerintah pusat dan daerah yang menggunakan data peta di mesin pencari web tersebut sebagai acuan.
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Ambon , Jubi – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno menyampaikan protes kepada Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, terkait tertukarnya nama Pulau Moa dan Letti di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). “Saya merasa perlu menyampaikan protes kepada Kepala BIG yang kebetulan berada di Ambon, karena ternyata nama Pulau Moa itu di peta diberinama Pulau Leti, dan Leti dinamakan Pulau Moa,” kata Wagub Barnabas, saat peresmian stasiun pasang surut di Desa Eri, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu, (11/12/2019).
Menurut dia, pemberian nama pulau yang tertukar berdampak terhadap kebijakan pembangunan di kabupaten MBD, khususnya di Pulau Moa yang ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten.
Ia mencontohkan saat menjadi Bupati dua periode di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia, banyak sekali program pembangunan dari pemerintah pusat salah alamat dan dialokasikan ke Pulau Leti dikarenakan berpatokan pada nama pulau di peta.
“Padahal seharusnya program pembangunan tersebut dilakukan di Pulau Moa sebagai ibukota kabupaten. Tetapi karena nama tertukar akhirnya programnya dilaksanakan di Pulau Leti,” kata Barnabas mencontohkan.
Dia minta Kepala BIG segera mengganti nama kedua pulau sehingga tidak tidak berdampak terhadap perkembangan pembangunan di kabupaten BMD yang merupaja beranda negara tersebut di masa mendatang.
Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, menyatakan nama Pulau Moa, Pulau Leti dan Lakor yang dulu dinamakan kecamatan Lemola dalam peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tidak tertukar.
“Jadi pak Wagub setelah saya cek tadi, ternyata nama pulau yang tertukar itu bukan pada peta RBI. Peta RBI sudah betul nama pulaunya. Yang salah itu ternyata peta google map,” kata Abidin.
Bahkan yang lebih salah lagi, kata Abidin, banyak pihak baik pemerintah pusat dan daerah yang menggunakan data peta di mesin pencari web tersebut sebagai acuan.
“Nanti kita kasih tahu pihak google map untuk menggantinya. jadi ini problem kita kadang-kadang lebih percaya produk orang asing daripada produksi negara sendiri,”kata Abidin menjelaskan.
Ia menyarankan berbagai pihak baik pusat dan daerah untuk menggunakan peta RBI, karena hampir seluruh pulau telah terdata sesuai dengan nama masing-masing. (*)
Editor : Edi Faisol
