Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Vila, Jubi – Pemerintah Vanuatu dan pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya baru-baru ini melakukan sebuah studi pendahuluan tentang pendirian Lembaga HAM Nasional (National Human Rights Institution/ NHRI) di negara itu.
Studi itu dilakukan dari April hingga Juni lalu. Di Provinsi Tafea dari 31 Mei hingga 4 Juni 2021, Provinsi Sanma 19 – 23 April 2021, dan Provinsi Malampa 3 – 7 Mei 2021; ketiganya merupakan provinsi-provinsi terbesar di Vanuatu.
NHRI adalah sebuah lembaga independen yang bertujuan, dan memiliki mandat, untuk memperjuangkan dan melindungi HAM di suatu negara. Lembaga ini didirikan oleh negara, tetapi pelaksanaannya itu independen dari pemerintah, serupa dengan sistem peradilan. NHRI juga bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada parlemen, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya tentang melindungi dan memenuhi HAM rakyatnya.
“Lembaga ini memantau penerapan standar HAM pemerintah,” tegas Magellen Konally, Inspektur Polisi di Pulau Tanna, Vanuatu. “Lembaga ini memainkan peran edukatif yang signifikan dalam menafsirkan standar HAM di lapangan dengan cara yang dapat dipahami masyarakat, menempatkan HAM dalam konteks budaya dan tradisi suatu negara.”
“Lembaga ini dapat diakses oleh semua orang, ini dapat menangani pengaduan, menyelidiki laporan pelanggaran HAM, dan membuat rekomendasi,” tambahnya.
Proses pembentukan NHRI di Vanuatu ini terjadi setelah rekomendasi dari Peninjauan Berkala Universal (UPR) ketiga negara tersebut. UPR adalah proses peninjauan rekam jejak HAM dari semua negara anggota PBB. UPR adalah proses yang digerakkan oleh negara tersebut, di bawah naungan Dewan HAM, yang memberikan kesempatan kepada setiap Negara untuk memberikan laporan mengenai tindakan dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di negara mereka dan memenuhi kewajiban HAM.
Pemangku kepentingan dari studi itu menyarankan agar konsultasi juga dilakukan ke daerah-daerah lain di tiga provinsi di Vanuatu dengan populasi besar, terutama Sanma (Espirito Santo), Tafea (Tanna), dan Malampa (Malekula).
Tim itu sendiri terdiri dari perwakilan dari Divisi HAM dan Pembangunan Sosial (HRSD) Komunitas Pasifik (SPC), Kementerian Kehakiman dan Pelayanan Masyarakat Vanuatu, dan Kantor Ombudsman.
Miles Young, Direktur HRSD, mengucapkan “selamat kepada Pemerintah Vanuatu karena telah memulai langkah penting ini dengan melakukan studi awal dan studi kelayakan di semua provinsinya.
“Pembentukan lembaga HAM nasional yang independen adalah langkah yang berikutnya, dan SPC akan selalu siap dan bersedia untuk terus mendukung pemerintah dalam hal ini.” (SPC/PACNEWS)
Editor: Kristianto Galuwo
