Papua No.1 News Portal | Jubi
Penolakan warga juga didasari kecurigaan mengenai bisnis terselubung di balik vaksinasi massal. Skeptisme tersebut diduga muncul akibat lemahnya sosialisasi dan edukasi mengenai keutamaan vaksin.
VAKSINASI massal untuk mencegah penularan Covid-19 dimulai serentak di seluruh Indonesia pada Kamis pekan lalu. Suara sumbang dan penolakan terhadap vaksinasi masih membayangi gerakan nasional tersebut, termasuk di Papua Barat.
Tidak hanya kalangan awam, pemuka atau orang berpengaruh di masyarakat pun masih ada yang menolak divaksin. Mereka meragukan kemujarabannya.
“Vaksin Covid-19 belum diketahui khasiatnya. Saya tidak ingin mengambil risiko,” kata Agustinus Mandacan, seorang pemuka agama di Kabupaten Pegunungan Arfak, pekan lalu.
Penolakan warga juga didasari kecurigaan mengenai bisnis terselubung di balik vaksinasi massal. Mereka menilai vaksinasi merupakan kepentingan dagang dan politik dengan Tiongkok.
Skeptisme tersebut diduga muncul akibat lemahnya sosialisasi dan edukasi mengenai keutamaan vaksin. Upaya pemerintah menggandeng para pemengaruh atau influencer justru kontraproduktif. Mereka yang seharusnya mengedukasi atau menjadi anutan masyakat, malah mengabaikan protokol kesehatan, seusai divaksin bersama Presiden Joko Widodo.
“Vaksinasi massal dimulai pada 14 Januari 2021, termasuk di Papua Barat. Waktu yang singkat ini akan kami manfaatkan untuk menyosialisasikan tujuan dan manfaat vaksin Covid-19 kepada masyarakat,” kata Gubernur Dominggus Mandacan, seusai mengikuti rapat daring bersama Presiden Joko Widodo, dua pekan lalu.
Papua Barat mendapat jatah sekitar 7.000 ampul vaksin sinovac buatan Tiongkok pada pengiriman pertama. Kiriman tiba di Manokwari pada 5 Januari silam.
Sesuai kebijakan nasional, vaksin tersebut diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Di Papua Barat, vaksin perdana itu didistribusikan di Manokwari dan Kota Sorong, dua daerah yang memiliki kasus penularan tertinggi Covid-19 di provinsi tersebut, dan Manokwari Selatan.
Yakini vaksin
Vaksinasi massal di Papua Barat ditandai penyematan rompi kepada petugas dan penyerahan secara simbolis vaksin, dari gubernur kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Papua Barat Arnold Tiniap. Seremoni tersebut dilanjutkan dengan penyuntikan vaksin kepada sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat setempat.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Witono menjadi orang pertama yang disuntik dengan vaksin Covid-19 di Papua Barat. Dia bersama 15 orang tokoh lain dinyatakan layak divaksin setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.
“Tidak perlu takut. Saya baik-baik saja setelah divaksin,” kata Witono.
Vaksinasi massal hanya berselang sembilan hari dari kedatangan perdana vaksin di Papua Barat. Tidak ada sosialisasi secara masif dalam rentang waktu tersebut. Hanya imbau seusai seremoni.
“Mari perangi (pandemi) Covid-19 dengan vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita bantu pemerintah menyelamatkan sesama anak bangsa dari ancaman Covid-19,” kata Panglima Kodam Kasuari Mayjen I Nyoman Cantiasa, seusai divaksin.
Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyakinkan masyarakat terhadap vaksin ialah dengan menggandeng pemuka adat setempat. Mereka diharapkan turut mengedukasi masyarakat, terutama melalui pendekatan kultural.
“Masyarakat jangan terprovokasi dengan berbagai informasi bohong. (Vaksinasi) ini sebagai misi penyelamatan umat, termasuk OAP (Orang Asli Papua) dari ancaman Covid-19,” kata Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberai Zakarias Horota, seusai vaksinasi perdana.
Horota memastikan DAP Domberai mendukung penuh vaksinasi Covid-19 di Papua Barat. Mereka yakin dengan niat baik pemerintah.
“Pemerintah tidak mungkin mencelakakan jutaan manusia dengan vaksinasi di Papua Barat. OAP sudah sedikit (populasinya). Jangan sampai menjadi korban lagi di tengah pandemi Covid-19,” tegasnya.
Pasokan tambahan
Kementerian Kesehatan bakal menambah pasokan vaksin ke Papua Barat. Sekitar 10.700 ampul dijadwalkan tiba pada bulan depan.
Pasokan tersebut didistribusikan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Maybrat, Pegunungan Arfak, dan Raja Ampat. Kemudian, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
“Di Fakfak ada 882 tenaga kesehatan dengan jatah 1.760 (ampul) vaksin. Di Kaimana, 902 tenaga kesehatan dengan 1.840 ampul; dan Maybrat, 197 tenaga kesehatan dengan 440 ampul. Di Pegunungan Arfak, 42 tenaga kesehatan dengan 120 ampul; dan Raja Ampat, 400 tenaga kesehatan dengan 840 ampul,” kata Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Papua Barat Derek Ampnir.
Kemudian, lanjutnya di Kabupaten Sorong ada 960 tenaga kesehatan dengan 1.990 ampul vaksin; dan Sorong Selatan, 641 tenaga kesehatan dengan 1.320 ampul. Selain itu, Tambrauw, 146 tenaga kesehatan dengan 320 ampul; Teluk Bintuni, 699 tenaga kesehatan dengan 1.240 ampul; dan Teluk Wondama, 413 tenaga kesehtan dengan 880 ampul.
“Vaksin hanya untuk melemahkan virus korona sehingga tubuh lebih mampu melawan saat diserang. Namun, protokol kesehatan tetap paling utama,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua Barat Arnold Tiniap. (*)
Editor: Aries Munandar
