Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Juru bicara Komite Aksi United Liberation Movement For West Papua atau ULMWP, Ice Murib mengajak seluruh masyarakat Papua menyatukan hati, pikiran, dan doa demi mendukung ULMWP mendapat status keanggotaan anggota penuh forum Melanesian Spearhead Group atau MSG. Murib juga mengharapkan dukungan seluruh rapat Papua terhadap pertemuan para kepala negara Pacific Islands Forum atau PIF yang akan membahas nasib West Papua.
Harapan itu dinyatakan Ice Murib kepada Jubi, Senin (5/8/2019). Ia menyatakan surat permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh telah diserahkan kepada Sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu, pada 19 Juni 2019 lalu. Murib mengatakan, permohonan atas status keanggotaan ULMWP itu akan dibahas pada 6-9 Agustus 2019.
“Kami berharap ULMWP akan di terima sebagai anggota tetap, sebab Vanuatu telah berkomitmen untuk memperjuangkan keanggotaan ULMWP. Oleh sebab itu, kami menyeru kepada seluruh rakyat bangsa Papua untuk mendukung keanggotaan penuh ULMWP di Forum MSG,”katanya.
Ice Murib juga mengharapkan rakyat Papua bersama-sama mendukung keputusan Forum Menteri Luar Negeri PIF yang telah mengusulkan agar perkembangan masalah West Papua dibicarakan dalam pertemuan para kepala negara PIF. Pertemuan para kepala negara PIF itu akan berlangsung di Tuvalu pada 13-16 Agustus 2019 mendatang.
“[Kami mengharapkan] dukungan seluruh rakyat bangsa Papua, agar West Papua menjadi agenda pertemuan [para kepala negara] PIF itu. Dukungan terhadap [pertemuan para kepala negara] PIF bisa dilakukan dalam bentuk doa dan puasa, baik di rumah atau gereja, di masjid-masjid, dan perkumpulan doa. Kami juga berharap ada dukungan dalam bentuk aksi mimbar bebas di berbagai kampus, serta aksi demonstrasi pada 1 hingga 20 Agustus 2019,” katanya.
Badan pengurus Pusat Komite Aksi ULMWP, Simon Daby menyebut rakyat Papua harus fokus kepada agenda bulan Agustus. Ia menyebut bulan Agustus sebagai bulan yang penuh duka bagi bangsa Papua. “Pepera 1969 dimulai 14 Juli 1969 di Merauke sampai dengan 2 Agustus 1969 di Jayapura, dan dilaksanakan dengan berbagai manipulasi dan intimidasi di West Papua. Maka dengan tegas kami menolak hasil peperas 1969,” katanya.
Simon Daby mengatakan rakyat Papua juga tidak pernah dilibatkan dalam proses perundingan New York Agrement yang disepakati pada 15 Agustus 1962. “Kami menyatakan bahwa bulan Agustus adalah duka nasional bagi bangsa Papua. Indonesia tidak berhak merayakan peringatan kemerdekaan diatas wilayah teritori West Papua,” katanya.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
