Jayapura, Jubi – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Aditsyawara mengatakan meski secara nasional perekonomian triwulan pertama Indonesia diperkirakan masih terbatas dan kinerja ekspor diperkirakan masih tertekan dengan perekonomian global akan tetapi angka Pertumbuhan Ekonomi Papua ini jauh lebih baik.
“ Setelah mengalami kontraksi sebesar -7,9 persen year of year (yoy) para triwulan IV-2014, telah kembali positif triwulan I-2015 sebesar 5,8 persen yoy. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan angka pertumbuhan nasional yang sebesar 4,7 yoy. Perbaikan ini didorong oleh kenaikan konsumsi pemerintah yang mencapai 11,9 persen yoy,”kata Mirza beberapa waktu lalu.
Mirza mengungkapkan secara sektoral pertumbuhan positif pertumbuhan ekonomi Papua sejalan dengan kinerja pertambangan dimana tumbuh 2 persen, hal ini akibat atas dispensasi penerapan UU minerba oleh pemerintah menjadi pendorongnya.
“Meskipun demikian ketergantungan ekonomi daerah yang tinggi terhadap sektor pertambangan perlu menjadi perhatian sebab laju pertumbuhan investasi sendiri mengalami penurunannya,” ujarnya.
Mirza mengakui meski tekanan inflasi lebih rendah dari angka nasional dan harga menanjak naik akan tetapi ekspetasi masyarkat terhadap inflasi ini tidak bergeming sehingga membuat peredam inflasi.
“Upaya stabilisasi harga yang dilakukan Pemerintah daerah bersama-sama dengan Bank Indonesia melalui TPID Provinsi Papua, Kota jayapura dan Merauke juga menjadi faktor penting dalam menjaga laju inflasi di Papua,” ujarnya
Oleh sebab itu, kata Mirza Kantor perwakilan Bank Indonesia depan akan berperan penting sebagai “mitra strategis” bagi pemerintah daerah.
Sementara itu, Deputi Kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Eko Waluyo Purwoko mengatakan selain menjadi mitra strategis pemerintah, Bank Indonesia diharapakan melakukan implementasi tujuh fokus utama seperti pertama, Bank indonesia menjadi advisor terkait kebijakan perekonomian daerah, kedua melaksanakan kegiatan surveilance keuangan daerah.
“Ketiga, mengumpulkan data dan survei yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia termasuk UMKM, fiskal dan hubungan investor. Keempat, melaksanakan inisiatif terkait sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Kelima, mengembangkan UMKM dan Keenam Komunikasi kebijakan Bank Indonesia didaerah sebagai bagian dari akuntabilitas kebijakan dan berperan membantu pembentukan ekspekstasi masyarakat dan ketujuh, pembentukan regiobnal Investor Relation Unit (RIRU),” ujarnya. (Sindung Sukoco)
