Papua No. 1 News Portal | Jubi
Yogyakarta, Jubi – Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Korban Banjir Kota Sorong berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (28/7/2020). Mereka meminta DPRD Kota Sorong menggunakan kewenangannya untuk mendorong Pemerintah Kota Sorong menangani dan memitigasi risiko banjir.
Melalui siaran persnya pada Selasa, penanggung jawab aksi Solidaritas Peduli Korban Banjir, Ricky Rosely mengatakan risiko banjir di Kota Sorong telah meresahkan warga. Setiap kali terjadi hujan, sejumlah wilayah di Kota Sorong pasti tergenangi banjir.
“Kami menuntut DPRD Kota Sorong dapat menggunakan hak pengawasannya untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Selama ini sehingga sistem pembangunan di kota Sorong hanya berjalan sebagaimana kemauan Walikota Sorong, tanpa adanya pengawasan dari DPRD,” kata Ricki dalam siaran pers itu.
Menurut Ricky, banjir yang terjadi di Kota Sorong memang bukan kesalahan Wali Kota Sorong maupun DPRD Kota Sorong. Akan tetapi, DPRD Kota Sorong harus menggunakan kewenangannya untuk memastikan Pemerintah Kota Sorong menjalankan berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko banjir. Ia mencontohkan, pengawasan DPRD Kota Sorong dibutuhkan dalam mengawasi pengelolaan sampah di sana.
Baca juga: Banjir bandang dan longsor di Kota Sorong telan empat korban jiwa
“Sudah ada peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, tapi sampai saat ini, peraturan daerah itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada satupun poin yang nyata berdampak bagi masyarakat Kota Sorong. Sampah berserakan di pinggiran jalan,” kata Ricky.
Ricky juga menyingung soal maraknya penambangan galian C yang dikelola dengan mempertimbangkan risiko banjir. “[Pemerintah Kota Sorong harus] melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi resiko bencana alam akibat dari keberadaan galian C yang mengikis badan-badan gunung,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sorong, Aguste C Sagrim mengatakan pihaknya belum bisa bertemu Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong, karena kepala dinas tengah mengikuti acara keluarga di Medan, Sumatera Utara. “Saya sendiri selaku Komisi III akan memperhatikan itu. Beberapa hari lalu, saya sudah memanggil teman-teman untuk membahas persoalan itu. Akan tetapi berhubung kepala dinas ke Medan, kita tidak bisa bertemu,” kata Sagrim sebagaimana dikutip dari siaran pers Solidaritas Peduli Korban Banjir Kota Sorong.
Sagrim menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi rentetan bencana banjir yang terjadi di Kota Sorong. “Kami akan tindak lanjuti, karena persoalan banjir adalah persoalan kita semua. Kami tidak tinggal diam, kami akan perhatikan hal ini karena melihat persoalan saat ini dengan kehadiran teman-teman,” kata Sagrim.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
