Papua No.1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, di Manokwari menegaskan, institusi Polri di wilayah Papua Barat dipastikan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember 2020.
Netralitas polisi dalam pesta demokrasi di Papua Barat kata Tornagogo, sesuai dengan instruksi Kapolri, kepada seluruh jajaran Polda se-Indonesia, sehingga dipastikan perintah tersebut terlaksana hingga di jajaran Polda Papua Barat.
“Kami tetap netral, hanya memberikan jaminan keamanan dan kedamaian selama tahapan proses Pilkada hingga pleno penetapan. Jika ada oknum [anggota Polri] di jajaran Polda Papua Barat yang bersikap tidak netral, pasti diproses,” tegas Kapolda Tornagogo usai menghadiri salah satu FGD terkait keamanan pilkada Papua Barat, Selasa (11/8/2020).
Tornagogo juga menyampaikan bahwa jumlah kekuatan pasukan yang akan terlibat dalam pengamanan Pilkada 2020 adalah 2/3 personel Polda Papua Barat, dalam melakukan pengamanan di 8 (delapan) kabupaten peserta Pilkada 2020.
“Kekuatan yang akan kita kerahkan adalah 2/3 untuk amankan Pilkada di delapan kabupaten. Total anggaran yang diusulkan dan terealisasi untuk pengamanan di delapan daerah itu sekitar 19,9 miliar yang akan disalurkan ke delapan Polres jajaran Polda Papua Barat,” kata Tornagogo.
Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Syors Prawar, mengatakan indikator kerawanan nasional untuk Pilkada 2020, kabupaten Manokwari berada pada urutan pertama.
Hal itu, sebut Prawar, menjadi motivasi bagi penyelenggara dalam bekerja ekstra di lapangan dengan segala daya untuk antisipasi kemungkinan kerawanan yang terjadi.
“Benar, untuk Pilkada 2020, kabupaten Manokwari tercatat sebagai daerah paling rawan [rawan 1], oleh karena itu, kita terus berupaya agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu pesta demokrasi di Manokwari,” katanya.
Dia juga menambahkan, upaya yang dilakukan untuk pencegahan, adalah melibatkan pemuda dan mahasiswa sebagai agen pembawa damai dalam pilkada di Manokwari, serta dibentuknya kampung tolak politik uang.
“Kami dari bawaslu, akan rangkul pemuda dan mahasiswa, sebagai agen pembawa damai di Pilkada Manokwari. Kami juga telah membentuk kampung percontohan tolak politik uang, dan itu akan diterapkan di 173 kampung yang tersebar di 9 (sembilan) distrik di kabupaten Manokwari,” ujar Prawar. (*)
Editor: Edho Sinaga
