Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh: Pius Tenouye
Saya adalah anak muda yang berasal dari Provinsi Papua. Saat ini saya masih belajar di bangku kuliah dan siap untuk menjadi memimpin Papua pada masa mendatang. Saya bukan seorang gubernur Papua dan Papua Barat, tapi saya anak negeri asli Papua dan lahir di Papua, sehingga saya menulis artikel dengan judul “Setop Minta Pemekaran Provinsi Papua Tengah”, karena kita sudah punya dua provinsi yakni Provinsi Papua dan Provnsi Papua Barat.
Adapun yang akan menjadi topik dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut: Tanah Papua ini seperti negerinya orang non-Papua saat ini; Papua dimasukkan ke dalam NKRI 1969.
Tanah Papua ini seperti negerinya orang non-Papua
Saya mau bilang sebagai anak negeri Papua kepada elite-elite politik yang memiliki kepentingan ekonomi di tanah Melanesia, setop meminta pemekaran Provinsi Papua Tengah, karena kita sudah punya dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kita juga melihat bahwa tanah orang Melanesia Papua saat ini (seolah-olah) sedang dikuasai oleh orang-orang non-Papua. Itulah tanda-tanda yang namanya pergeseran bagi masyarakat asli dari negerinya sendiri di Tanah Papua.
Kini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah pimpinan Presiden Jokowi sedang berjuang untuk menghadirkan satu provinsi lagi, yaitu Provinsi Papua Tengah, dengan tujuan untuk menguasai orang-orang Papua. Elite-elite di Papua setop meminta Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah karena itu bukan aspirasi murni dari masyarakat setempat dan mahasiswa/i , melainkan kepentingan politik elite-elite di Tanah Papua.
Sadar atau tidak Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah terus diisi (dijabat) orang-orang non-Papua, baik itu birokrasi pemerintahan, maupun pejabat lainnya. Di kabupaten Mimika, misalnya, mereka yang bekerja di kantor sipil kebanyakan orang non-Papua, sehingga jangan lagi meminta provinsi baru selama berada di dalam NKRI.
Saya mau menyatakan bahwa orang Papua asli yang sedang meminta DOB Provinsi Papua Tengah adalah orang-orang bodoh. Kalau mereka pintar, mengapa tidak mencari nama baik dengan berpikir bagaimana menyelamatkan kekayaan alam dan anak cucu kita?
Papua dimasukkan ke dalam NKRI 1969
Sejak Papua diintegrasikan dalam NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, Indonesia membuat aneka cara agar Provinsi Papua tetap menjadi bagian dari NKRI, salah satunya dengan melakukan pemekaran wilayah pemerintahan, baik provinsi, maupun kabupaten/kota.
Pemekaran provinsi dan kabupaten/kota merupakan perpanjangan kekuasaan pemerintah dalam wilayah kekuasaannya. Keputusan para bupati di wilayah Meepago 6 Maret 2019 dapat dinilai sebagai suatu bentuk perluasan kekuasaan dari Pemerintah Indonesia atas Papua. Para bupati adalah alat negara untuk perluasan penguasaan pemerintah atas rakyat Papua, tidak lain adalah “perluasan” Pepera yang telah dinilai cacat hukum dan HAM oleh masyarakat Papua.
Tulisan ini juga hendak menanggapi keputusan para bupati wilayah Meepago pada poin 14 tentang “pemekaran Provinsi Papua Tengah” yang dipersiapkan dan disosialisasikan. Apakah keputusan itu tepat? Bukankah keputusan itu semacam “menyuntik darah HIV/AIDS dalam tubuh manusia Papua?”
Semoga tulisan ini menjadi topik diskusi lanjutan untuk menanggapi pernyataan para bupati di wilayah Meepago, sehingga tidak saling mengorbankan satu terhadap yang lain. Asosiasi Bupati-Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua menghadirkan sebuah visi dan misi dalam bukunya Pak Lukas Enembe bahwa menangani masalah-masalah kemanusiaan di atas tanah Papua yang selalu dibunuh oleh pemerintah Indonesia melalui TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tapi bukti menunjukkan bahwa Anda mencari kepetingan perut sendiri, bahkan diam-diam mencari jalan keluar untuk mendapat jabatan politik sebagai gubernur Provinsi Papua Tengah, dan Anda sedang berjuang untuk melawan ikatan-ikatan bupati Meepago hanya merujuk pada posisi jabatan politik, dalam hal ini sebagai gubernur Provinsi Papua Tengah.
Sebagai kesimpulan, saya menegaskan bahwa elite-elite politik yang memiliki kepentingan ekonomi di Tanah Papua ini setop meminta DOB. Jangan mencoba untuk meminta pemekaran lagi karena kita sudah punya dua provinsi. Perlu diingat, bahwa Lukas Enembe sebagai gubernur Papua juga dalam sebuah pemberitaan media massa sudah menegaskan agar jangan coba-coba meminta pemekaran provinsi, karena kita sudah memiliki dua provinsi. (*)
Penulis adalah mahasiswa Udayana Denpasar, Bali
Editor: Timoteus Marten
