Papua No. 1 News Portal I Jubi
Jayapura, Jubi – Menyikapi pemanggilan Gubernur Papua Lukas Enembe, sebagai saksi dalam kasus penyelewengan dana beasiswa 2016, sejumlah tokoh pemuda di Papua menyayangkan sikap Bareskrim Polri.
Disampaikan Karteker Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayapura, Benyamin Gurik, pemanggilan Gubernur Papua diharapkan jangan ada kepentingan politik apalagi menjelang Pilkada Gubernur 2018.
"Bareskrim harus konsisten, sekarang kita dengar akan bekerja sama dengan BPK. Sementara dari hasil pembangunan, Pemprov meraih WTP dari BPK," katanya.
Di lain tempat, Koordinator Wilayah Tabi, Frangkling Ohee, juga mempertanyakan sikap kepolisian, yang kesannya mencari kesalahan gubernur jelang Pilkada Gubernur.
"Kami harap ini tidak menimbulkan masalah baru di Papua. Apalagi ini jelang pilkada," katanya.
Sementara Ketua Organisasi Pemuda Katolik Komesariat Papua, Rikky Faroka, mengatakan kondisi politik sekarang sedang memuncak.
"Kami berharap pemanggilan gubernur jangan dikait-kaitkan dengan kepentingan politik," sampainya.
Mewakili pemuda di wilayah Lapago, Nius Jukwa, merasa prihatin atas pemanggilan gubernur.
"Kami minta Bareskrim dan Kapolda Papua, harus mengklarifikasi penggunaan anggaran secara jelas dan tuntas kepada instansi terkait lebih dulu," sampainya.
Sementara mewakili Pemuda Nusantara, Muklis Muin, mempertanyakan kenapa harus Polri yang menangani kasus tersebut, bukan Polda Papua.
"Apakah Polda tidak mampu, kenapa harus ke Jakarta? Seharusnya SKPD terkait itu lebih dulu dipanggil," ujarnya.
Dari Ketua Gepenta Papua, Otis Deda, mengatakan pemanggilan gubernur malah bisa menurunkan elektabilitasnya pada pilkada 2018.
"Seluruh kandidat yang akan maju pada pilkada mendatang, harus bersaing secara sehat tanpa mencari kesalahan paslon lain. Karena sesama anak Papua, harus saling menjaga dan mendukung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," katanya. (*)
