Papua No.1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Masyarakat adat suku besar Doreri di kabupaten Manokwari bersama sejumlah kepala suku asli Papua di Papua Barat, berkomitmen mendukung pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus.
Komitmen ini dideklarasikan melalui penandatanganan pernyataan bersama, Rabu (9/3/2022) di sekretariat suku besar Doreri di Manokwari.
Kepala suku besar Doreri, Gat Hendrik Rumfabe menyatakan, komitmen bersama itu dilakukan untuk mendukung proses rekonsiliasi dan restrukturisasi menuju Papua damai dengan implementasikan Otsus serta pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB.
“Selaku masyarakat adat Papua di wilayah Papua Barat ini, kami mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan dan mensejahterakan kita bersama yang mendiami wilayah adat ini,” ujar Rumfabe.
Rumfabe menyatakan pemberlakuan Otsus di wilayah ini merupakan bukti perhatian pemerintah pusat untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua untuk bangkit dan berkarya di berbagai bidang pembangunan dalam bingkai NKRI.
Dia juga menyambut positif rencana pemekaran wilayah atau pembentukan DOB di wilayah Papua Barat karena itu merupakan bagian dari implementasi Otsus yang patut didukung pula oleh masyarakat adat.
“Kami sangat mendukung pembentukan DOB kabupaten maupun provinsi untuk menjawab kebutuhan pembangunan, serta memberikan peluang kepada putra-putri asli Papua untuk memimpin daerahnya sendiri,” kata Rumfabe.
Dia mengakui, dari sisi sumber daya manusia, masih banyak putra dan putri asli Papua lulusan sarjana yang membutuhkan pekerjaan, oleh karena itu UU Otsus memberikan kesempatan melalui pembentukan DOB agar menjawab kesenjangan ini.
“DOB akan buka peluang pekerjaan, dan ini harus didukung oleh semua masyarakat adat, karena pemerintah adalah mitra dari berbagai lembaga adat yang ada di atas tanah Papua ini,” ucap Rumfabe.
Di tempat terpisah gabungan mahasiswa dan pemuda peduli pembangunan di Papua Barat menyatakan sikap penolakan terhadap pembentukan DOB di tanah Papua.
Pernyataan penolakan itu disampaikan dalam aksi demo yang digelar Selasa (8/3) kemarin di depan kampus Universitas Papua di kelurahan Amban Manokwari Barat.
Erik Aliknoe salah satu orator dalam aksi tersebut menyatakan bahwa pemerintah secara sepihak menentukan pemekaran tanpa persetujuan masyarakat.
“Pemekaran wilayah bukan solusi, kami sendiri tidak pernah meminta pemekaran, dan ini ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah,” ujarnya.
Aksi itu pun dihadang aparat, sehingga massa aksi hanya menggelar orasi di tempat hingga membubarkan diri tanpa menyerahkan aspirasi mereka kepada wakil rakyat di DPR Papua Barat. (*)
Editor: Edho Sinaga
