Jumlah rumah tidak layak huni itu mencapai 118.834 unit
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Bangkalan, Jubi – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bangkalan, Jawa Timur mengakui lebih dari separuh rumah tempat tinggal warga di daerah setempat tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni itu mencapai 118.834 unit, lebih banyak dibanding jumlah rumah warga yang layak huni.
“Sesuai data, jumlah rumah warga yang tidak layak huni huni sebanyak 118.834 unit, sedangkan yang layak huni hanya sebanyak 111.520 unit,” kata Humas Bappeda Pemkab Bangkalan, Feilgie Surya Pranata, Minggu, (1/9/2019).
Baca juga : Masih ada rumah tak layak huni di Kelurahan Karang Indah
Rumah warga di Yoboi banyak yang tak layak huni
Terbentur Aturan, Warga Pesisir Tak Tersentuh Rehabilitasi Rumah Layak Huni
Feilgie menyatakan Pemkab Bangkalan terus berupaya menggiatkan program pemberdayaan guna membantu warga yang kurang mampu. Salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Program Kotaku merupakan kerja sama antara Pemkab Bangkalan dengan Kementerian PUPR, sedangkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kerja sama antara Pemkab Bangkalan dengan Pemprov Jatim.
Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi faktor permasalahan dalam aspek perumahan dan pemukiman di Kabupaten Bangkalan.
“Selain karena keterbatasan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, juga karena permukiman kumuh yang makin meluas,” ujar Feilgie menjelaskan.
Kendala yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan jumlah rumah tangga layak huni saat ini tidak adanya dukungan prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
Pemkab Bangkalan sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti pengawasan dan pengendalian perizinan terkait pemukiman, standar teknis, dan kelaikan fungsi serta upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara penyuluhan, bantuan teknis, serta pembimbingan.
Feilgie mengakui upaya yang telah dilakukan itu belum berhasil maksimal karena kesadaran kolektif mengenai standar lingkungan sehat. Selain itu persoalan ekonomi warga yang belum mendukung.
“Maka dari itu, ke depan perlu ada upaya sistemik untuk mengatasi permasalah ini,” katanya. (*)
Editor : Edi Faisol
