Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo mengatakan, meski penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus rampung enam bulan pascapelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, namun pihaknya manargetkan merampungkan RPJMD dalam tiga bulan ke depan.
"RPJMD ini kami kejar tiga bulan sudah selesai, sehingga masuk 2018, hasil RPJMD ini sudah masuk dalam program. Meski targetnya enam bulan, kami ingin lebih cepat," katanya kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat (3/11/2017).
Menurutnya, mungkin secara rapi pada 2019, namun setidaknya program yang menjadi fokus utama, sudah masuk dalam 2018.
"Jadi memang ada sebagian yang sudah jalan, ada yang belum. Makanya untuk pencapaian visi misi kami, saya dan wakil bupati komitmen memerintahkan segera memulai. Tapi sebelumnya harus evaluasi dulu RPJMD 2012-2017," ujarnya.
Katanya dengan begitu akan diketahui di mana keberhasilan dan kelemahan. Mana program yang perlu dilanjutkan, dan mana yang dihentikan.
"Ini akan jadi acuan menyusun RPJMD berikutnya. Untuk menyusun RPJM 2017-2022, akan melibatkan lembaga atau instansi terkait. Misalnya kepala Bappeda dan semua pimpinan OPD di Tolikara, Bappeda Provinsi Papua, Bappenas, akademisi, stakeholder terkait," katanya.
Dikatakan, dengan begitu RPJMD kabupaten sinkron dengan RPJMD Bappenas, dan RPJMD Pemprov Papua.
"Dengan visi misi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten akan sinkron, sehingga target dapat tercapai," ucapnya.
Kepala Bappeda Tolikara, Samuel Kogoya mengatakan, sesuai peraturan menteri, sejak pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dilantik, dalam kurun waktu enam bulan sudah harus menyiapkan RPJMD.
"Terhitung pelantikan sejak 16 Oktober 2017 hingga 16 Mei 2018, harus ada RPJMD dan kami diperintahkan bupati secepatnya mempersiapkan, menyusun dan menghasilkan RPJMD sesuai visi misi bupati dan wakil bupati," kata Samuel Kogoya.
Katanya, kini pihaknya sudah mulai menyusun RPJMD dengan melibatkan akademisi, praktisi, tim ahli, serta pimpinan SKPD dan pejabat kabupaten yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD.
"Kami sudah lakukan langkah pertama membentuk tim melalui koordinasi bupati," ucapnya.
Menurutnya, setelah draf awal terbentuk, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Papua. Kemudian dikembalikan untuk dipelajari DPRD selama 10 hari sebelum disahkan.
"Jika disetujui DPRD, akan lanjut sampai penetapan dan kami harap penetapan tepat waktu sehingga program kerja sesuai. RPJMD bupati bisa dimulai 2018, sehingga program kerja yang diangkat sudah mengacu pada visi misi bupati," ujarnya.
