Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Rakyat Kabupaten Yahukimo yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Peduli Yahukimo dan Himpunan Alumni Jawa, Bali dan Sumatra siap menduduki kantor DPRD Kabupaten Yahukimo di Dekai, Rabu (7/4/2021) besok, terkait penolakan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II.
Koordinator Solidaritas Pemuda Peduli Yahukimo, Otniel Sobolim, mengatakan DPRD Yahukimo harus mendengar aspirasi rakyat. Sobolim mengaku, pihaknya mengetahui bahwa semua anggota DPRD setempat tidak ada di Dekai, karena mengikuti pengesahan APBD tahun 2021 di Jayapura.
“Ada informasi semua DPRD tidak ada di sini, tetapi kami akan turun demo penolakan Otsus, kami punya agenda sudah matang. Hanya tinggal sampaikan aspirasi rakyat Yahukimo kepada DPRD,” katanya, kepada Jubi melalui telepon selulernya, Selasa (6/4/2021) malam.
Ia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan bagaimana Otsus berjalan selama 20 tahun di Tanah Papua yang tidak berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP) namun justru rakyat yang menjadi korban di mana-mana.
Baca juga: 107 organisasi gabung PRP, tolak otsus jilid II
Menurut dia, bukan hanya kali ini saja para wakil rakyat meninggalkan Yahukimo. Biasanya hampir tiap saat mereka tidak berada di tempat. “DPRD sebagai perwakilan rakyat harus ada di tempat, agar keluhan rakyat disampaikan tetapi semua malah ada di luar daerah.”
Ia menegaskan, pihaknya harus bersuara menolak Otsus lantaran tidak lama lagi pemerintah pusat bakal melakukan perpanjangan Otsus tersebut. “Isi hati rakyat Yahukimo belum didengar. Ini akan berdampak besar, sehingga sebaiknya DPRD, dalam hal ini Komisi A Bidang Hukum dan HAM harus ada dan menerima aspirasi,” kata dia.
Perwakilan mahasiswa Yahukimo, Elius Pase, menegaskan agenda aksi damai tidak ditunggangi oleh pihak mana pun, namun murni dari mahasiswa dan pemuda. Ia menyebut telah lama pihaknya melakukan kajian Otsus yang sedang berjalan, bahkan rencana perpanjangan, juga soal pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB)
“Kami mau serahkan hasil kajian ilmiah kami, bahwa Otsus yang sedang berjalan tidak berhasil, yang ada dana Otsus telah habiskan (mengorbankan) orang Papua. Perpanjangan juga akan menambah luka rakyat, begitu juga dengan pemekaran daerah, justru akan menambah orang Jawa datang ke Papua. Untuk itu hasil kajian ini akan kami sampaikan kepada DPRD,” tegasnya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
