Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua pada 2022 mendapat kuota 850 beasiswa afirmasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kuota beasiswa afirmasi tersebut diperuntukan bagi program ADik 500 orang dan program ADEM 350 orang.
Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan, Perpustakan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua Protasius Lobya mengatakan setiap kabupaten dan kota akan memiliki keterwakilan untuk mengikuti program tersebut. Akan tetapi tidak semua kabupaten dan kota bisa memenuhi kuota yang telah diberikan karena pada tahap tes banyak yang tidak lulus.
“Ada beberapa lokasi itu kita sulit memenuhi kuota, kenapa kita sulit, pertama memang ini afirmasi kesempatan diberikan kepada anak Papua, tetapi bukan berarti kualitas atau mutu itu juga afirmasi. Mungkin tersedia orang, tapi kualitas tesnya tidak terpenuhi,” kata Lobya saat ditemui Jubi di kantornya, Selasa, 15 Maret 2022.
BACA JUGA: Pandangan guru di Papua tentang kurikulum merdeka
Menurut Lobya tes tersebut penting untuk memastikan siswa yang mendapatkan program beasiswa betul-betul berkualitas. Pihaknya telah menganggarkan Rp300 juta untuk tim dari dinas melakukan seleksi di kabupaten dan kota.
“Jangan kita bicara afirmasi sudah dikasih kesempatan, peluang hanya khusus orang Papua terus yang ikut tes semua akan lulus. Ndak bisa begitu, mutu tetap menjadi standar,” ujarnya.
Lobya menjelaskan bagi peserta program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) akan melanjutkan SMA dan SMK di Jawa dan Bali. Sedangkan peserta program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) akan disebar di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Negeri.
Dengan demikian, kata Lobya, sangat penting bagi semua pihak ikut bertanggung jawab menyiapkan siswa, terutama kelas akhir, ketika siswa tersebut memang disiapkan hendak mengikuti tes beasiswa afirmasi.
“Kalau dirancang desainnya, dia (siswa) akan mengikuti tes di afirmasi, maka dia harus disiapkan dengan baik,” ujarnya.
Bagian Seksi dan Kurikulum Dinas Pendidikan, Perpustakan, dan Arsip Pemprov Papua Irwanti Sarewo mengatakan belum ada kuota pembagian per kabupaten dan kota. Ia menyampaikan masih menunggu sosialisasi dari Kementerian Pendidikan pada 22 Maret 2022.
“Kuota menunggu informasi dari Kementerian Pendidikan, nanti akan ada sosialisasi dulu,” kata Sarewo ketika ditemui Jubi.
Alokasi anggaran terbatas
Lobya mengatakan kesulitan yang dihadapi sekarang adalah alokasi pembiayaan di Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua untuk mendukung program dari kementerian tersebut, karena terbatasnya anggaran.
Dinasnya hanya mendapat alokasi sebesar Rp5 miliar per tahun melalui APBD. “Kalau Rp5 miliar mau urus program apa,” ujarnya.
Menurut Lobya, walaupun selama pendidikan anak-anak akan dibiayai Kementerian Pendidikan, namun biaya pengiriman maupun mendatangkan siswa dari daerah ke lokasi beasiswa menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, Perpustakan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua.
“Tidak mungkin setelah tes langsung dikirim saja begitu ke Sumatera dan Jawa. Pembekalan dulu di sini (Kota Jayapura),” katanya.
Selain itu, jelas Lobya, untuk mengurus seleksi setiap tahun bagi anak-anak Papua ditambah dengan yang sedang mengenyam pendidikan membutuhkan anggaran yang besar. Setidaknya membutuhkan anggaran Rp5 miliar sampai Rp6 miliar per tahun.
“Anak-anak kita di seluruh Indonesia kan perlu monitoring dan evaluasi. Biaya itu akan tidak mungkin karena alokasi di dinas kan Rp5 miliar per tahun. Dana ini tidak ada, saya sendiri sulit untuk menjelaskan,” ujarnya.
Solusinya, kata Lobya, Dinas Pendidikan, Perpustakan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua harus mengajukan proposal lagi kepada gubernur sehingga bisa mendapatkan anggaran untuk membiayai program-program yang ada di dinas.
“Instansi utama mengurus sumber daya manusia tetapi kekurangan anggaran,” katanya. (*)
Editor: Syofiardi
