Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor kunci program literasi dapat diimplementasikan secara optimal. Salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten di Provinsi Papua, adalah membuat peraturan daerah khusus program prioritas literasi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua Protasius Lobya mengatakan peraturan daerah seperti itu penting sebagai jaminan anggaran untuk program literasi.
“Harus masuk peraturan daerah pendidikan kabupaten dan kota, salah satu fokus berbicara tentang program prioritas literasi,” katanya.
Dengan adanya peraturan daerah, kata Lobya, jika nanti terjadi pergantian bupati atau wali kota, maka program pendidikan literasi tetap berjalan. Sebab pada periode kedua otonomi khusus ini, kabupaten dan kota akan mengelola anggaran yang besar.
BACA JUGA: Sekolah Satu Atap Kanda dipalang satu bulan oleh penjaga sekolah
“Tapi kalau cuma peraturan gubernur, kalau masih program prioritas yah masih bisa dijalankan, kalau tidak jadi tidak penting,” ujarnya.
Survei Program for International Student Assessment (PISA) pada 2018 hanya 30 persen siswa usia 15 tahun yang mencapai minuman kompetensi literasi. Survei EGRA pada 2015 menunjukkan 52 persen siswa SD kelas awal Provinsi Papua dan 45 persen Papua Barat dikategorikan belum bisa membaca.
“Papua ini penuh dengan model pendekatan-pendekatan kontekstual, tapi model itu tidak diintegrasikan dalam suatu sistem atau aturan,” katanya.
Menurut Lobya pemerintah daerah kabupaten dan kota yang bekerja sama dengan LSM perlu terus-menerus melakukan publikasi tentang literasi tanpa berhenti. Hal itu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga pendidikan khusus tentang program prioritas literasi bisa memperoleh anggaran, bahkan bisa dibuat peraturan daerahnya.
“Dari sudut publikasi selama ini belum begitu bagus untuk mempengaruhi seluruh kebijakan. Misalnya ada kegiatan yang hadir itu pejabat Sekda atau BAPPEDA yang dipresentasikan itu praktik-praktik, baik video tentang kegiatan literasi,” ujarnya.
Lobya mengatakan kegiatan seharusnya tidak lagi berbicara tentang makalah maupun rumusan isu.
Kegiatan publikasi seperti itu, katanya, sudah tertinggal. Sekarang harus berbicara fakta dengan menunjukkan video atau gambar. Ia mencontohkan gambar atau video yang menunjukkan anak-anak yang pada awalnya mengeja saja tidak bisa dan sekarang sudah bisa mengeja.
“Itu yang paling penting dipublikasikan, praktek baik yang sudah menjadi nyata itu dipublikasikan,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sarmi Hengky K Baransano mengatakan Pemerintah Kabupaten Sarmi serius dalam menangani bidang pendidikan. Pada 2022 Pemerintah Kabupaten Sarmi telah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBD khusus bidang pendidikan.
“Kalau untuk bidang pendidikan penganggaran di tahun 2021 itu memang kami belum memenuhi mandatori bidang pendidikan 20 persen, melainkan baru sekitar 15 persen. Tapi untuk tahun 2022 kami sudah sediakan 20 persen untuk bidang pendidikan,” ujarnya.
Di bidang pendidikan khusus program literasi, kata Hengky, Pemerintah Kabupaten Sarmi melalui BAPPEDA telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 juta yang digunakan untuk survei data awal literasi. Survei awal ini akan dilakukan pada 54 SD yang berada di Kabupaten Sarmi.
“Kami anggaran survei data awal dulu sehingga nanti program program literasi ini berjalan beberapa tahun ke depan. Setelah itu kami evaluasi agar tahu data awalnya sekian dan perubahannya sekian,” katanya.
Menurut Hengky selama ini program literasi sudah dijalankan pemerintah, hanya saja hasilnya tidak terlihat. Maka melalui kerja sama dengan LSM seperti Yayasan Nusantara Sejati yang sudah berhasil mendampingi kabupaten lainnya, bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa di Kabupaten Sarmi.
“Kami memang butuh dukungan dan pengetahuan dari luar, kalau kami hanya sendiri di dalam kami rasa kurang berkembang maksimal,” ujarnya.
Ia juga ingin di daerahnya juga ada kegiatan transfer pengetahuan dari LSM yang sudah berhasil mendampingi kabupaten lain.
“Supaya ke depan tidak ada lagi siswa kelas 5 SD di Sarmi yang tidak tahu baca tulis. Itu harus diberantas, kami harap generasi berikutnya lebih baik,” ujarnya. (*)
Editor: Syofiardi
