Bantuan dilakukan dalam bentuk penandatanganan kerja sama dua NGO asal Prancis dan Indonesia
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Palu, Jubi– Pemerintah Prancis memberikan bantuah hibah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah senilai 1 juta euro atau sekitar Rp 16 miliar untuk pemulihan ekonomi nelayan dan lingkungan pesisir pascagempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah.
Bantuan dilakukan dalam bentuk penandatanganan kerja sama dua NGO asal Prancis dan Indonesia yang akan melaksanakan proyek bantuan Prancis itu di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Selasa (7/5/2019). Penandatangan itu disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet, serta anggota Parlemen Prancis Anne Genetet.
“Bantuan ini akan membiayai pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi para nelayan yang terdampak bencana,” kata Duta Besar Prancis, Jean Charles Berthonnet.
Berita terkait : Korban gempa dan tsunami Palu merasa diterlantarkan Lion Air
Pasca gempa bumi, prajurit TNI di Papua dikirim ke Palu
Sebagian bantuan untuk korban bencana Palu dialihkan ke Waan
Menurut Jean, bantuan itu berupa pengadaan alat tangkap ikan sebanyak 650 unit untuk nelayan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala serta penanaman pohon bakau (mangrove) di sepanjang pesisir Teluk Palu.
Jean menyampaikan rakyat Prancis turut berduka atas musibah yang melanda masyarakat Sulawesi Tengah. “Dan berupaya memberikan dukungan dalam masa tanggap darurat berupa sarana air bersih, dan kini kembali menyalurkan bantuan untuk pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan pesisir laut,” kata Jean menambahkan.
Ia mengaku bangga bisa berkunjung di Sulteng dan melihat semangat masyarakat bangkit kembali pascamusibah besar yang melanda daerah ini pada 28 September 2018.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Prancis atas perhatian dan bantuan yang telah disalurkan Pemerintah Prancis selama masa tanggap darurat dan masa pemulihan saat ini.
“Kami harap ke depan Pemerintah Prancis bisa membantu perumahan untuk masyarakat nelayan,” kata Longki Djanggola.
Menurut Longki, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan akan diserahkan langsung kepada masyarakat berdasarkan kajian dan observasi yang sudah dilakukan NGO Prancis.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Hasanuddin Atjo, menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan menyalurkan bantuan-bantuan pemberdayaan ekonomi nelayan dalam waktu dekat berupa alat tangkap dan sarana pendukung produksi lainnya.
“Bantuan ini sedang diproses di kementerian,” ujar Atjo.
Menurut dia, bantuan yang akan disalurkan sudah melalui kajian sehingga betul-betul bermanfaat karena sesuai dengan kebutuhan riil nelayan pascabencana. (*)
Editor : Edi Faisol
