Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Video pemusnahan sejumlah dokumen Pemilihan Umum (Pemilu) di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya yang sempat viral akhirnya direspons oleh pihak Polda Papua.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Kombes Pol. AM Kamal kepada Jubi, Rabu (24/4/2019) membenarkan pemusnahan dokumen Pemilu tersebut.
“Iya memang benar ada pemusnahan dokumen Pemilu, namun dokumen tersebut adalah sisa dari Pemilu yang sudah tidak dibutuhkan lagi,” katanya melalui sambungan telepon selular.
Kata Kamal, proses pemusnahan tersebut juga sudah dibuatkan berita acaranya.
“Pemusnahan tersebut dilakukan untuk mencegah dari dokumen sisa Pemilu tersebut,” ujarnya.
Dikatakan, proses Pemilu di Distrik Tingginambut sudah selesai dilaksanakan dengan aman dan sudah ada hasilnya pada tanggal 17 April 2019.
“Di sana (Tingginambut) Pemilu dilaksanakan dengan sistem Noken atau ikat suara, sehingga masyarakat memang diwakili kepada ketua suku. Pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPD sampai nanti di tingkat Kabupaten tidak ada masalah, berjalan dengan aman, baik, dan lancar,” katanya.
Dokumen Pemilu yang penting kata Kamal seperti, dokumen pleno, formulir C1 KWK, rekapitulasi perhitungan suara, dan berita acara perhitungan suara tingkat distrik sudah diamankan dan dokumen tersebut sudah berada di kantor KPUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Terkait dengan oknum yang menyebarkan video tersebut menurut Kamal, pihaknya melalui Subdit Siber Dit Reskrimsus Polda Papua sedang melakukan penyelidikan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat yang ada di tanah Papua terkait penggunaan media sosial untuk tidak melakukan postingan-postingan yang menciderai serta melanggar hukum dan saat ini juga kami terus dan terus melakukan pemantauan melalui tim siber. Apabila ditemukan hal-hal ataupun postingan hingga ‘meme’ akan kami lakukan tindakan hukum sesuai UU ITE. Gunakan media sosial dengan baik dan bijak,” ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Theodorus Kossay membenarkan adanya pembakaran logistik Pemilu di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya Papua.
Namun hal tersebut dilakukan pada 23 April 2019 setelah seluruh proses Pemilu sudah selesai dilakukan.
“Seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara sudah jalan sesuai jadwal karena di sana sistem noken,” ujarnya di Jayapura, Rabu (24/4/2019).
Pembakaran logistik, kata Theodorus, dilakukan untuk meminimalisir risiko adanya oknum-oknum yang ingin menyalahgunakan surat suara yang sudah tidak terpakai.
Dalam pelaksanaan sistem noken atau ikat, sering kali surat suara tidak dicoblos dan hanya diikat dalam jumlah tertentu yang telah disepakati, kemudian diserahkan kepada Caleg yang dipilih.
Karenanya pembakaran logistik Pemilu di Tingginambut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.
“Jadi KPUD Puncak Jaya dan Bawaslu Puncak Jaya sudah sepakat untuk membakar logistik. Hal ini sudah tertuang dalam berita acara,” katanya.
Kemudian mengenai waktu pembakaran, ia telah memperoleh kepastian dari KPUD Puncak Jaya bahwa hal tersebut dilakukan pada 23 April 2019.
“Setelah KPUD Puncak Jaya dan pihak keamanan pergi cek, ternyata gambar itu diambil kemarin (23/04/2019). Jadi setelah tujuh hari lewat baru gambar ini diviralkan, jadi seolah-oleh (Pemilu) tidak terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tingginambut, Ekison Wanimbo dan Ketua Panwas Utius Game mengklarifikasi informasi yang tersebar dimedia sosial bahwa di Distrik Tingginambut tidak melaksanakan Pemilu, itu tidak benar.
Di Distrik Tingginambut hari Rabu tanggal 17 April 2019 sudah melaksanakan pemilihan sesuai jam nasional dengan aman, setelah itu bergeser ke Kabupaten dan tinggalkan kotak, tapi berita acara tingkat PPD, C1 plano, C1 KWK serta rekapan penting lainnya semuanya sudah amankan.
“Saat ini kami sedang melakukan rekapan, yang kami tinggalkan hanya kertas-kertas yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sekali lagi kami tegaskan berita yang keluar di media sosial itu tidak benar,” katanya. (*)
Editor : Edho Sinaga
