Manokwari, Jubi – Kapolda Papua Barat, Brigjen Rudolf Albert Rodja pastikan kesiapan seluruh personelnya yang bertugas di Mapolda Papua Barat dalam pengamanan Pemilu 2019 melalui dalam apel yang digelar di halaman Mapolda Papua Barat, Kamis (14/3/2019) sore tadi.
Untuk penambahan pasukan, Kapolda sebut ada penambahan 200 personel, masing-masing di antaranya 150 personel Brimob dan 50 personel Direktorat Pol Air dari Sorong untuk back up pengamanan Pemilu.
Sementara itu, jumlah personel di Mapolda Papua Barat sebanyak 928 personel namun yang hadir dalam apel kesiapan sore tadi hanya 626 orang.
“Dalam apel sore ini hanya 626 anggota yang hadir dari total 928 personel Mapolda Papua Barat termasuk dengan Brimob. Untuk penambahan pasukan, akan ditambahkan 200 personel, masing-masing 150 personel anggota Brimob dan 50 personel Direktorat Pol Air,” ujar Rodja.
Rodja mengatakan, setelah dilakukan pendataan dari Polres jajaran, kebutuhan personel yang dibutuhkan untuk pengamanan pemilu adalah 1700 orang. Tapi tidak mungkin dapat dipenuhi semua karena keterbatasan personel.
“Saya sampaikan seperti ini karena kita tidak boleh ambil resiko dan estimasi terhadap rangkaian kegiatan sampai dengan pencoblosan. Maka kategori TPS rawan, kurang rawan dan sangat rawan jadi patokan saat pergeseran pasukan nanti. Karena di Papua Barat, ada sekitar 18 TPS kategori cukup rawan, sehingga akan ditempatkan dua sampai tiga personel di 18 TPS itu,” kata Rodja.
Dalam apel kesiapan perdana untuk pengamanan Pemilu tersebut, Rodja minta seluruh personelnya untuk punya kesamaan visi dan program. Sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan dapat dijalankan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab.
Rodja juga mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan Pangdam Kasuari untuk perbantuan pasukan untuk mengamankan sejumlah objek vital nasional selama selama proses pengamanan Pemilu 2019.
“Saya akan koordinasikan dengan Pangdam Kasuari untuk libatkan 2000 personel TNI di jajaran Kodam, sebagian akan bantu pengamanan di TPS dan sebagian akan kami libatkan untuk pengamanan di objek vital nasional selama anggota Polisi yang bertugas di BKO ke TPS. Minimal, 7 hari sebelum pelaksanaan Pemilu kami sudah pergeseran pasukan,” ujar Rodja. (*).
Editor: Syam Terrajana
