Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender. Kementerian keuangan Bangladesh ingin meningkatkan harapan kerja komunitas yang terpinggirkan di negara itu.
“Komunitas gender ketiga milik bagian masyarakat yang terpinggirkan dan kurang mampu,” kata Menteri Keuangan Bangladesh, Mustafa Kamal dalam pidato anggaran tahunannya dikutip Reuters, Jumat, (4/6/2021).
Baca juga : Kematian aktivis LGBTQ+ Tonga picu desakan untuk reformasi hukum
Joe Biden akan angkat menteri dari komunitas LGBTQ
Ombudsman Kolombia sebut 63 LGBT tewas akibat kekerasan
Menurut Kamal, dibandingkan dengan masyarakat umum, komunitas transgender jauh tertinggal. Inklusi sosial dapat dipastikan dengan melibatkan orang-orang aktif dari komunitas ini ke dalam pekerjaan yang berorientasi pada produksi.
Orang-orang transgender di Bangladesh sering dipaksa meninggalkan rumah mereka pada usia muda. Tanpa pendidikan yang layak, banyak yang berjuang untuk mencari pekerjaan dan akhirnya hidup dalam kemiskinan.
Pada November lalu, sebuah badan amal keagamaan membuka sekolah pertama di Bangladesh untuk komunitas transgender. Angka pemerintah memperkirakan jumlah transgender di Bangladesh sekitar 11.500, tetapi pegiat hak LGBT berpikir jumlah sebenarnya kemungkinan setidaknya 100 ribu di negara berpenduduk 160 juta orang.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyambut baik proposal tersebut, yang diharapkan disetujui oleh parlemen, tetapi mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan dengan benar. “Ada begitu banyak pengumuman yang dibuat untuk mendukung komunitas transgender, tetapi kebanyakan tidak berhasil. Pemerintah perlu memantau proposal ini,” kata Joya Shikder, presiden Somporker Noya Setu, sebuah kelompok hak asasi manusia.
Tercatat Tashnuva Anan, seorang aktivis LGBT yang membuat sejarah pada Maret sebagai pembaca berita televisi nasional transgender pertama di Bangladesh, menyerukan kuota kerja wajib untuk orang-orang trans dan sesi pelatihan kesadaran bagi pengusaha. (*)
Editor : Edi Faisol
