Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sorong, Jubi – Ratusan masyarakat asli Papua yang tergabung dalam pekerja dan penyedia jasa tenaga kerja bidang perminyakan wilayah Sorong Raya melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT Pertamina EP Asset Field 4 Papua, Kamis (4/4/2019).
Demo tersebut dilatarbelakangi PT Pertamina EP Asset Field memenangkan dua perusahaan penyedia jasa tenaga kerja perminyakan dari luar Papua beroperasi pada sejumlah proyek pengeboran minyak sekitar wilayah Sorong Raya.
Massa mendatangi kantor Pertamina EB Sorong dengan membawa spanduk dan pamflet lima perusahan lokal penyedia tenaga kerja di bidang migas di Papua, yakni PT Bersaudara Kita Imbaya, PT Foa Waya, PT Nomro Jaya, PT Prima Alfa, dan PT Braga Indah.
Massa menolak tegas kehadiran dua perusahaan yang memenangkan tender penyedia tenaga kerja dari luar Papua yaitu PT Tirta Patra Dinamika dan PT Nusa Bhakti Wiratama untuk beroperasi di Papua sebab ada perusahaan lokal yang bisa menanganinya.
Koordinator aksi, Max Fonataba, mengatakan masuknya peruusahaan-perusahaan penyedia pekerja atau vendor di bidang perminyakan dianggap akan mematikan kelangsungan hidup perusahaan serupa yang dimiliki pengusaha-pengusaha asli Papua.
Menurut dia, perusahaan lokal sudah bekerja puluhan tahun dan tidak ada masalah yang terjadi dan inilah yang menjadi alasan penolakan tersebut.
Menurut dia, Pertamina menganggap perusahaan lokal belum memenuhi syarat sehingga tender proyek pengeboran di Jakarta dan perusahaan luar yang masuk ke Papua.
“Kami pengusaha lokal menolak pekerjaan pengeboran minyak di Sorong, tenaga kerjanya ditangani perusahaan dari luar Papua,” ujarnya.
Perwakilan Pertamina EP Asset Filed, Pendik Wahyudianto, yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan lima perusahaan milik pengusaha asli Papua yang demo tersebut tidak lolos tender karena tidak memenuhi syarat contractor safety management system atau memenuhi standar keselamatan kerja dan lindung lingkungan.
“Kekurangan tersebut sudah disampaikan, sesuai jadwal yang ditentukan agar dibenahi kekurangan yang ada sehingga proses tender diulang agar vendor lokal bisa masuk, namun tidak berjalan sehingga vendor-vendor lain di luar Papua mengikuti tender,” tambah dia. (*)
Editor: Dewi Wulandari
