Papua No. 1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Sejumlah penyandang disabilitas mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri Manokwari menindaklanjuti adanya dugaan pengalihan anggaran disabilitas di Dinas Sosial Papua Barat 2017 silam.
Ofni Mofu, Ketua Netra Mandiri Manokwari mengatakan, hingga kini tak ada kepastian tentang status pengaduan yang dilayangkan Januari 2019 itu. Padahal persoalan ini sudah mendapat perhatian Pemerintah Papua Barat.
“Sampai saat ini kami belum terima informasi, entah bagaimana nasib laporan kami,” ujarnya kepada Jubi di Manokwari, Jumat (6/9/2019).
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, T.Banjar Nahor saat dikonfirmasi belum lama ini mengaku masih mengumpulkan bukti-bukti. Menurutnya beberapa pihak sudah dimintai keterangan, namun hanya sebatas klarifikasi.
“Pengaduan tentang alih penggunaan anggaran disabilitas di Dinsos PB tetap kami proses. Saat ini masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti. Tunggu saja,” ujarnya.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indouw membenarkan adanya peralihan anggaran. Namun hal itu merupakan urusan teknis salah satu bidang di dinasnya.
“Memang benar, saat itu ada pengalihan dari pembangunan asrama ke bantuan lanjut usia (lansia), tapi itu kegiatan teknis di bidang jadi saya tidak dapat berkomentar lebih lanjut,” ujarnya.
Berdasarkan data, pos anggaran pembangunan asrama disabilitas telah ditetapkan dalam APBD tahun 2017 di Dinas Sosial Papua Barat sekira Rp2,5 miliar. Namun dalam realisasinya, anggaran tersebut dialihfungsikan untuk pemberian bantuan kepada kaum lansia. (*).
Editor : Edho Sinaga
