Papua No.1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Pengungkapan pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak kunjung tuntas di Tanah Papua. Kondisi itu menimbulkan tanda tanya besar sehingga dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ada apa sehingga (kasus HAM) tidak diungkap dan para pelakunya tidak diproses hukum. Jika terus digantung dan ditutup-tutupi (kasusnya), kepercayaan OAP kepada pemerintah Indonesia akan hilang,” kata Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke Pastor Anselmus Amo kepada Jubi, Selasa (10/12/2019).
Amo menyebut Tragedi Paniai Berdarah sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM di Papua yang tidak jelas penyelesaiannya. Presiden Joko Widodo padahal berulang kali berjanji menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.
“Begitu pula dua Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM) sebelumnya, berjanji mengungkapnya. Tidak tahu dengan Menkopolhukam sekarang, serius atau tidak mengusutnya,” ujar Pastor Amo.
Sepengamatannya, Orang Asli Papua (OAP) sangat rentan mengalami pelbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Itu sebabnya pemerintah harus berkomitmen menanggulangi dan mengusutnya.
“Bagaimana mau mengindonesiakan Papua jika penindasan dan pelanggaran HAM tetap terjadi. Kejadian itu akan membangkitkan memori pahit bagi OAP dan akan diteruskan hingga ke anak-cucu mereka,” jelas Pastor Amo.
Sebelum itu, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pendeta Dorman Wandikbo juga turut mendesak pemerintah menuntaskan penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. “Kami dari Gereja terus bersuara (menuntut) kepada pemerintah pusat, tetapi tidak direspon sehingga (penyelesaian kasus HAM Papua) masih menggantung sampai sekarang.” (*)
Editor: Aries Munandar
