Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Tes penerimaan polisi di Papua dinilai gagal memenuhi target 70 persen lowongan untuk orang asli Papua (OAP). Hal ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan yang menganggap Polda tak serius melakukan rekrutmen yang menyasar OAP.
Ribut-ribut soal kuota ini akhirnya ditanggapi Polda Papua. Kapolda Papua, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja kepada wartawan mengatakan, ia akan menemui sejumlah pihak yang menilai kinerja Polda Papua tak memuaskan seperti pihak DPRP dan MRP.
“Saya akan berbicara dengan DPR Papua dan MRP. Saya akan undang wartawan juga supaya masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Papua merupakan afirmatif yang luar biasa,” katanya, , Rabu (10/7/2019).
Dijelaskan Kapolda, persoalan tahap kelulusan adalah tanggung jawab dari setiap calon anggota Polri. Ia menyebut tak boleh ada intervensi pada seluruh tes yang dilaksanakan untuk penerimaan polisi.
“Anda bayangkan kalau peserta tidak lulus tetapi kami luluskan. Kalau hal itu kami lakukan maka organisasi kami akan hancur dan masyarakat pun akan tidak terlayani dengan baik,” ujarnya.
Kapolda Rodja pun meminta kepada masyaraat untuk melaporkan kalau ada tindakan anggota yang menyeleweng dalam proses penerimaan tersebut.
“Saya berharap kalau ada temuan masalah silahkan disampaikan kepada saya. Masalahnya apa, dan oknumnya siapa, termasuk dengan kalau ada temuan soal suap menyuap atau sogok menyogok, silahkan lapor ke saya,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Sekda Papua, Herry Dosinaen mengaku mengapresiasi langkah yang diambil Polda Papua. Ia berharap Polda bisa mencari alternatif lain bagi OAP yang tak lulus tes penerimaan.
“Kita patut bersyukur dengan adanya kebijakan dan juga afirmatif yang tentunya diambil oleh Polri khususnya Polda Papua dan juga di TNI. Pangdam XVII Cenderawasih juga mengambil afirmatif ketika anak-anak Papua yang mungkin tidak lulus, namun ada kriteria khusus untuk mengakomodir anak-anak kita,” kataya singkat.
Sebelumnya, pihak MRP dan DPRP telah menyurati Kapolri untuk mengadukan persoalan tes penerimaan Polisi di Polda Papua. Ini karena Polda dianggap melanggar janji pembagian kuota penerimaan anggota untuk OAP sebanyak 70 persen.
“Kami akan menidaklanjuti (pengaduan para peserta tes) penerimaan calon polisi di Kepolisian Daerah Papua. Hasil tes penerimaan itu tidak sesuai dengan (kebijakan afirmasi) kuota 70 persen (lowongan calon polisi di Papua yang dikhususkan untuk orang asli Papua),” kata Ketua Panitia Khusus Afirmasi Majelis Rakyat Papua, (MRP) Edison Tanati kepada Jubi belum lama ini.
Tanati menyatakan, sejak 2013, selalu ada kuota afirmasi untuk mengalokasikan sebagian besar lowogan calon polisi bagi orang asli Papua. Tanati menyampaikan pada tahun ini jumlah orang asli Papua yang lolos seleksi penerimaan Akademi Kepolisian di Papua hanya empat orang. Sementara orang asli Papua yang lolos penerimaan calon bintara di Papua hanya mencapai 123 orang.
Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang non-Papua yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan calon polisi. Sejumlah delapan orang non-Papua lolos seleksi penerimaan Akademi Kepolisian di Papua, dan 164 orang non-Papua lolos penerimaan calon bintara di Papua.
“Itu artinya terbalik, non-Papua 70 persen, dan (orang asli) Papua 30 persen. Kami akan menyurati kapolri penjelasan dan meminta kebijakan khusus. Kembalikan hak yang sudah diberikan,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
