Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Vila, Jubi – Tingginya jumlah permohonan paspor Vanuatu telah mencapai rekor surplus yang tidak diproyeksikan sebelumnya, mendanai paket stimulan Covid-19 negara itu dan pemulihan pasca-Harold.
Dengan hampir setiap sektor lain dari perekonomiannya yang rapuh melemah akibat krisis ganda karantina pandemi Covid-19 dan Siklon Harold berkategori-5 April lalu, Vanuatu tetap berhasil mencapai surplus dalam anggarannya sebesar 3,8 miliar Vanuatu Vatu (AS$ 33,3 juta) pada enam bulan pertama tahun 2020.
Program kewarganegaraan yang kontroversial itu menyumbangkan hampir semua dari pemasukan Vanuatu itu.
Laporan terbaru perekonomian dan fiskal enam-bulanan pemerintah menunjukkan ada peningkatan yang mencapai 32% dari tahun-ke-tahun dalam hal pemasukan negara terkait pendaftaran kewarganegaraan.
Hingga akhir Juni, pemerintah telah mendapatkan AS$ 62,6 juta, hampir 80% dari pendapatan yang diproyeksikan untuk program itu selama satu tahun penuh.
Dan ‘penjualan paspor’ ini masih terus meningkat. Ketua Komisi Kewarganegaraan, Ronald Warsal, berkata kepada Daily Post Vanuatu bahwa pendapatan dari program ini telah naik melewati AS$ 84,6 juta pada pertengahan Agustus, jumlah yang melebihi proyeksi tahunan untuk 2020.
Kewarganegaraan Vanuatu memakan biaya AS$ 130.000. Sekitar $ 80.000 darinya langsung masuk ke pundi-pundi pemerintah: sisanya untuk tarif agen. Agennya sendiri harus memiliki kewarganegaraan Vanuatu, baik dari lahir atau naturalisasi, dan membayar pajak 15% atas pendapatan mereka.
Angka tersebut menunjukkan bahwa setidaknya 650 orang telah menerima kewarganegaraan Vanuatu di bawah program tersebut sejak awal tahun ini. Kewarganegaraan dan paspor Vanuatu dicari-cari karena paspornya memungkinkan akses bebas visa ke UE, Inggris, Rusia, Hong Kong, dan negara-negara lainnya yang sulit dikunjungi oleh kebangsaan tertentu.
Data imigrasi pra-pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa bahkan saat perbatasan masih buka pun jumlah orang yang menggunakan kewarganegaraan baru mereka untuk benar-benar tinggal di Vanuatu sangat terbatas.
Tetapi di antara warga negara baru yang datang ke Vanuatu, beberapa telah menjadi terkenal. Empat warga negara Tiongkok telah dicabut kewarganegaraannya ketika mereka diketahui telah masuk daftar pemberitahuan merah Interpol (Interpol red notice).
Perdana Menteri Bob Loughman dari Partai Vanua’aku telah berjanji saat kampanye untuk meninjau program kewarganegaraannya. Setelah terpilih pada Maret, Loughman menunjuk Warsal sebagai ketua komisi kewarganegaraan. Warsal lalu mulai melakukan peninjauan pada Mei, dan mengumumkan bahwa pendapatan dari program kewarganegaraan itu sangat penting bagi pemerintah.
Kepada Daily Post, Warsal juga menegaskan bahwa “pemerintah, melalui Komisi Kewarganegaraan, telah memperketat pemeriksaan keamanan dan uji tuntas dalam menjalankan program ini. Ini termasuk pengecekan ketat atas semua pendaftaran. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelamar tidak memiliki riwayat kriminal.” (The Guardian)
Editor: Kristianto Galuwo
