Selama penanganan Covid 19 di daerahnya sangat berdampak bagi sektor ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw minta Pemerintah Provinsi Papua tidak lepas tanggung jawab soal penanganan Covid-19 di Daerah, termasuk Kabupaten Jayapura.
Menurut Bupati Awoitauw, selama penanganan Covid 19 di daerahnya sangat berdampak bagi sektor ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satunya kebijakan pembatasan waktu beraktifitas bagi warga masyarakat.
“Kita tutup akses transportasi udara, banyak pekerja yang terdampak. Porter, supir taxi, karyawan bandara, security, dan masih banyak petugas dan pekrja lainnya. Apa peran pemerintah provinsi terhadap hal ini,” ujar Bupati Awoitauw, Rabu (29/4/2020).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi harus memiliki data yang kuat terhadap sejumlah sektor yang terdampak. “Sehingga proses penanganannya dapat berjalan secara bersama dengan tim di masing-masing Daerah,” kata Awoitauw.
Selain itu jika Papua akan ditetapkan Pembatasan berskala besar, tanpa diimbangi data yang akurat akan sangat mengganggu dan berdampak negatif bagi keberadaan masyarakat.
“Pemerintah provinsi harus memiliki data yang kuat, secara kusus penyebaran Covid 19 yang berkaitan dengan sejumlah cluster ( Bogor, Lembang, Gowa, Jakarta) yang sudah tiba di Papua,” kata Awoitauw menjelaskan.
Ia menyebut ada banyak contoh gubernur yang tertib sekali dalam penanganan Covid-19 di daerah mereka. Di antaranya gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, Dan Jawa Tengah yang turun langsung di lapangan dan koordinasi setiap saat dengan tim gugus tugas.
Dampak Papua diberlakukan pembatasan berskala besar dinilai sangat berat, apalagi tidak didukung dengan data yang kuat. Kalau ada data yang jelas, maka Pemerintah Provinsi bisa mempresentasikan agar langkah-langkah cepat dalam penanganan dapat dilakukan.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengatakan pananganan Covid 19 di daerah ini agar tepat sasaran harus menggunakan data yang akurat dari tingkat bawah. Masing-masing organisasi perangkat daerah juga harus memiliki data yang sudah disingkronkan dari tingkat bawah.
“Data jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat dan barang yang ingin diserahkan harus konek, sehingga pemerataan dapat terjadi ditengah masyarakat kita,” kata Hamo. (*)
Editor : Edi Faisol
