Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua disarankan membentuk tim percepatan anggaran Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua. Tim percepatan anggaran itu diharapkan akan mengikutsertakan sejumlah anggota Panitia Besar atau PB PON XX Papua.
Ketua Bidang I PB PON XX Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengatakan biaya penyelenggarakan PON XX Papua awalnya akan dianggarkan senilai Rp4,3 triliun. Akan tetapi, dalam anggaran yang telah terdistribusi baru mencapai Rp1,7 triliun. “Makanya kami meminta tambahan anggaran kepada pemerintah pusat sebesar Rp1,6 triliun, melalui Pemerintah Provinsi Papua,” kata Yusuf di Kota Jayapura, Kamis (10/6/2021).
Menurutnya, permintaan tambahan anggaran itu telah disampaikan kepada pemerintah pusat. “Itu sudah diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang kemudian disampaikan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat untuk dikaji. Itu sudah berjalan sejak 2 Juni 2021, [prosesnya] sampai 20 hari ke depan,” kata Yusuf.
Baca juga: Pemerintah Papua terima pengelolaan aset empat venue PON XX
Kini, demikian menurut Yusuf, urusan ketersediaan anggaran pelaksanaan PON XX Papua bukan lagi bertumpu kepada PB PON XX Papua. Kecepatan ketersediaan anggaran itu nantinya bergantung kualitas komunikasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat.
“Jadi, jangan berfikir uang konsumsi [itu] PB PON yang tahan. Sebab, uang konsumsi itu [sudah] dimintakan ke pusat, karena PB tidak menangani konsumsi PON,” ujarnya. Ia berharap nantinya anggaran yang diminta PB PON bisa dibagikan langsung ke empat Sub PB PON di empat kabupaten/kota penyelenggara PON. “Jadi kalau bisa anggaran yang banyak itu bisa langsung dibagikan. Apa yang dirasakan Sub PB PON sama dengan yang dirasakan PB PON, yakni sama-sama menunggu,” kata Yusuf yang juga mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua itu.
Menurutnya, secara aturan pemerintah pusat tidak bisa mengucurkan anggaran penyelenggaraan PON langsung kepada PB PON XX Papua, karena PB PON XX Papua tidak dibentuk oleh pemerintah pusat. Menurutnya, anggaran itu akan dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan empat pemerintah kabupaten/kota penyelenggaran PON.
Baca juga: Ramai-ramai protes melawan ‘perampasan budaya’ PON XX Papua
“Anggaran itu bisa turun dari pemerintah ke pemerintah. Jadi idealnya, anggaran itu turun ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sehingga bisa langsung menghibahkan ke Sub PB PON masing-masing. Tinggal regulasihya diperkuat, supaya mempercepat persiapan PON,” kata Yusuf.
Yusuf memahami kekecewaan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang menyatakan telah berhenti melakukan persiapan penyelenggaraan PON, karena anggarannya tidak tersedia. “Jadi, apa yang disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak salah. Beliau ingin ada kepastian anggaran,” katanya.
Baca juga: PON XX Papua belum bergema di Merauke
Secara terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan pelaksanaan PON sudah dekat. Ia berharap setiap perbedaan konsep atau pendapat antara PB PON dan Sub PB PON bisa dikomunikasikan.
“PON adalah agenda besar yang harus didukung semua pihak. Kita harus membuktikan bahwa orang Papua bisa dan mampu melaksanakan iven besar itu. Mari kita tinggalkan semua perbedaan dengan duduk bersama, menyamakan persepsi supaya [kita] bisa sukseskan PON,” kata Banua.
Ia juga berharap PB PON XX Papua bisa segera memfasilitasi panitia di setiap cabang olahraga untuk menyiapkan buku panduan, pelatihan juri, maupun kejuaraan uji coba. “Kalau bisa kejuaraan uji coba waktunya jangan terlalu mepet,” kata Banua. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
