Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua diminta mempertimbangkan kembali rencana pembangunan sejumlah gedung perkantoran yang diperkirakan akan menelan dana ratusan miliar rupiah. Pembangunan gedung perkantoran di Kota Jayapura dinilai tidak akan membawa manfaat langsung bagi orang asli Papua yang lebih membutuhkan infrastruktur seperti jalan ke daerah pedalaman.
Hal itu dinyatakan anggota Komisi IV DPR Papua, Yotam Bilasi kepada Jubi, Senin (26/4/2021). Bilasi yang merupakan salah satu anggota DPR Papua jalur pengangkatan menyatakan anggaran pembangunan gedung kantor baru itu bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
“Anggaran pembangunan Kantor Gubernur yang direncanakan 10 lantai itu ditaksir mencapai Rp 400 miliar. Belum lagi gedung lain yang akan dibangun. Menurut saya, ini mesti dipertimbangkan kembali karena bukan kebutuhan mendesak,” kata Bilasi.
Baca juga: Gubernur Papua canangkan pembangunan 5 gedung perkantoran
Bilasi menyatakan pembangunan gedung kantor pemerintah tidak akan memberi manfaat langsung kepada masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Ia lebih mendukung jika anggaran ratusan miliar rupiah tersebut, digunakan membangun sarana infrastruktur di wilayah pedalaman.
“Misalnya akses jalan dari Memberamo Raya ke Sarmi, agar kedua daerah terhubung. Begitu juga daerah pedalaman Papua lainnya. Setidaknya menjelang akhir jabatan periode kedua Gubernur Papua, Lukas Enembe ada sesuatu yang bisa dikenang masyarakat,” ucapnya.
Bilasi menjelaskan selama ini Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi terkesan diabaikan oleh Pemprov Papua. Akses jalan di sana belum terhubungan sepenuhnya antara satu dengan yang lain. Padahal kedua daerah itu seharusnya dapat dijangkau dengan cepat dari Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.
“Masyarakat di Mamberamo Raya hingga kini begitu sulit saat akan ke kota. Mereka mesti berjalan kaki, melewati hutan belantara, dan menyusuri sungai menggunakan perahu karena belum ada akses jalan,” ujarnya.
Pada 19 Juli 2021, Gubernur Papua, Lukas Enembe mencanangkan pembangunan lima gedung perkantoran baru di Dok II, Kota Jayapura. Perkantoran baru yang akan dibangun itu adalah Kantor Gubernur, Majelis Rakyat Papua, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Komisi Pemilihan Umum Papua, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia.
Baca juga: Kelompok Khusus DPR Papua sarankan LKPJ pemda dilakukan berkala
Dalam arahannya, Enembe menegaskan perubahan di Papua terus terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan. “Sekarang kita ada di abad modern. Intinya, Kota Jayapura harus berubah ke arah itu,” kata Enembe belum lama ini.
Enembe menyatakan gedung Kantor Gubernur baru akan dibangun 10 lantai, dan akan menjadi simbol kebangkitan kemandirian orang Papua. “Saya harap Dinas PUPR dan pihak ketiga yang akan mengerjakan pembangunan bisa sesuaikan jadwal, sehingga bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.
Katanya, pemerintah pusat sudah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengelola banyak anggaran. Oleh karena itu, anggaran yang besar itu harus dimanfaatkan membangun infrastruktur. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
