Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua maksimal dalam penyerapan anggaran, pasca pengesahan APBD Perubahan Papua 2016 beberapa pekan lalu yang nilainya Rp1 triliun lebih.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Mathea Mamoyau mengatakan, ini lantaran hinggga pembahasan APBD Perubahan Papua 2016 diawal September, disinyalir serapan anggaran baru mencapai 40 persen.
"Makanya Pemprov Papua perlu memaksimal dalam penyerapan anggaran. Apalagi sudah memasuki masa-masa pembahasan APBD Induk 2017. Dalam rapat peripurnan lalu, kami Fraksi PDI Perjuangan juga sudah menyampaikan itu dalam pandangan fraksi," kata Mathe kepada Jubi, Kamis (22/9/2016).
Katanya, peran Pemprov Papua dalam hal ini sangat dibutuhkan. Gubernur dan Wakik Gubernu Papua perlu mendorong SKPD di lingkungan Pemprov Papua agar maksimal dalam penyerapan anggaran.
"Tapi bukan berarti kulaitas pekerjaan tak diperhatikan. Kalapun serapan anggaran maksimal tapi kualiatas pekerjaan buruk, kan sama saja. Implementasi APBD 2016 harus sukses," ucapnya.
Terpisah legislator Papua lainnya dari Partai Demokrat, Orwan Tolli Wone mengatakan, jika ada SKPD yang serapan anggarannya tak maksimal dan tak mampu melaksana program yang sudah direncakana, sebaiknya anggaran SKPD tersebut dipangkasa pada APBD Induk 2017 mendatang.
"Namun untuk SKPD yang berhasil melaksanakan program dan serapan anggarannya maksimal, perlu penambahan anggaran," kata Orwan.
Menurut dia, pihaknya ingin anggaran yang disetiap SKPD tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Apalagi kini Kementerian Keuangan memangkas dana transfer ke daerah yang berlaku untuk semua provinsi di Indonesia.
"Untuk itu anggaran disetiap SKPD harus mengutamakan program-program prioritas. Jangan sampai yang diutamakan adalah program yang tak menyentuh dan dirasakan langsung masyarakat," ucapnya. (*)
