Seruan itu sebagai bagian tekanan terhadap para pemimpin militer agar menyerahkan kekuasaan kepada pihak sipil.
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Khartoum, Jubi – Koalisi kelompok oposisi dan pengunjuk rasa di Sudan menyerukan pemogokan selama dua hari perusahaan pubik dan swasta hingga pekan depan. Seruan itu sebagai bagian tekanan terhadap para pemimpin militer agar menyerahkan kekuasaan kepada pihak sipil.
Pengumuman itu dikeluarkan dalam pernyataan yang disebarluaskan di media sosial, tersiar setelah pembicaraan antara Dewan Peralihan Militer (TMC) dan aliansi kelompok-kelompok protes mengenai komposisi sebuah badan yang berdaulat untuk memimpin negara itu selama transisi tiga-tahun menuju demokrasi.
Berita terkait : Kelompok oposisi sudan ancam gerakan membangkang sipil
Oposisi Sudan tolak kudeta militer pengulingan Presiden Omar al-Bashir
Demonstran perempuan di Sudan dibubarkan pasukan keamanan
Pembicaraan dimulai kembali pada Selasa pagi dan tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk dimulainya kembali, tetapi sumber-sumber mengatakan kontak-kontak terus berlangsung di tingkat bawah yang berusaha mencapai kompromi.
Bulan lalu militer Sudan menggulingkan Presiden Omar al-Bashir setelah aksi protes selama beberapa bulan menentang kekuasaannya selama tiga dekade. Militer sudah berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang terpilih setelah kurun waktu transisi.
Sudan, salah satu negara terbesar di Afrika, mempunyai peran penting bagi usaha-usaha untuk membawa stabilitas ke kawasan penting yang terbentang dari Tanduk Afrika ke Libya.
Dalam pernyataan di media sosial, Deklarasi Kekuatan Perubahan dan Kebebasan (DFCF) menyerukan unjuk rasa mulai di perusahaan-perusahaan swasta dan publik yang mencakup berbagai sektor profesional mulai, Selasa pekan ini.
“Pemogokan akan berlanjut selama dua hari, dan melibatkan aksi-aksi di alun-alun di ibu-ibu kota negara bagian dan nasional,” demikian pernyataan itu.
Dewan Peralihan Militer telah menyerukan pembentukan satu pemerintahan sipil yang beranggota para teknokrat. Mereka juga siap berbagi kekuasaan dengan orang-orang sipil dalam badan berdaulat peralihan tetapi telah menuntut kendali keseluruhan badan itu.
Seorang wakil dari Gerakan Persamaan dan Keadilan (JEM) di DFCF mengatakan kedua pihak mempelajari proposal-proposal untuk memecah kebuntuan, termasuk rotasi kepresidenan, dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh mayoritas dua-pertiga daripada mayoritas semata, dengan menambahkan sebuah kesepakatan harus sudah dicapai pada Selasa depan. (*)
Editor : Edi Faisol
