Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Sekreataris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dalam tahap masa pemulihan korban bencana banjir 16 Maret lalu masih sangat membutuhkan biaya dan anggaran yang sangat besar.
Pasalnya, anggaran tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk pemulihan warga yang terdampak banjir tetapi juga untuk pembangunan sarana serta fasilitas infrastruktur yang nantinya digunakan di daerah ini.
“Jalan, jembatan, air bersih, bangunan, listrik, serta penataan kembali kota yang telah porak poranda oleh banjir ini membutuhkan dana mencapai ratusan miliar,” ujar Hanna, saat ditebui di Sentani, Rabu (12/6/2019).
Dikatakan, ketika ada pihak-pihak lain yang mengklaim kurangnya keterbukaan atau salah dalam penggunaan anggaran bantuan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Hanna menegaskan bahwa dana bantuan yang digunakan ini akan dipertanggungjawabkan sesuai peruntukkannya.
“Jalur dan kondisi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan protapnya. Bahwa ada tahapan-tahapan yang dilalui serta perlakuan yang arus diberikan, bahkan dari ketersediaan anggaran saat ini masih sangat kurang,” jelasnya.
Untuk itu, Hanna menegaskan bahwa Pemkab Jayapura dengan keterbatasannya akan berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang terdampak bencana. Agar tidak salah dalam penyaluran, BPK, Inspektorat diminta untuk mendampingi.
“Dana yang digunakan nanti harus habis untuk kebutuhan korban bencana, dan masa pemulihan pembangunan kembali fasilitas serta infrastruktur daerah. Tidak boleh ada pencurian dan penggunaan anggaran di luar dari peruntukkannya,” tegas Hanna.
Sementara itu, Sumarsono, Koordinator BPBD Kabupaten Jayapura, mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menangani para pengungsi yang masih tinggal sejumlah posko di Kota Sentani.
“Masih ada pengungsi yang tinggal di posko-posko yang juga dalam perhatian pemerintah daerah. Antara lain yang ada di SKB, Jalan Pasir, Puspenka, Toladan, dan Kampung Netar. Termasuk warga masyarakat yang berada di pesisir danau sebanyak 24 kampung,” pungkasnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
