Papua No. 1 News Portal | Jubi
Washington, Jubi – Para pemimpin negara ekonomi maju G7 berjanji akan bersatu untuk menentukan secara resmi apakah akan mengakui atau memberikan sanksi kepada Taliban.
Dua sumber diplomatik menyebutkan janji itu diperkirakan akan ditetapkan saat para pemimpin G7 pada Selasa, (24/8/2021) hari secara virtual untuk membahas Afghanistan.
“Para pemimpin G7 akan sepakat untuk berkoordinasi mengenai apakah akan atau kapan mengakui Taliban. Dan pemimpin negara-negara G7 akan berkomitmen untuk terus bekerja sama secara erat,” kata seorang diplomat Eropa.
Baca juga : Cina klaim Taliban kini lebih santun dan rasional
Jurnalis peraih Pulitzer tewas tertembak pasukan Taliban
Taliban kuasai Afghanistan, Presiden Ghani kabur dengan banyak uang tunai
Para sekutu Amerika Serikat masih kesal karena Washington tidak segera berkomunikasi setelah Kabul jatuh ke tangan Taliban pada pertengahan Agustus lalu. Sedangkan para diplomat asing di Washington mengatakan kerja sama akan menjadi tema utama dari pembahasan dalam pertemuan virtual tersebut.
Pengambilalihan kekuasaan secepat kilat oleh Taliban atas Afghanistan pada Agustus membuat para pemerintah asing berebut dan memicu eksodus massal orang-orang yang panik dari negara itu. Pengambilalihan cepat oleh Taliban itu terjadi setelah pasukan AS mulai mundur dan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri.
Para pemimpin G7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang, kemungkinan secara terpadu akan memberikan pengakuan, atau menjatuhkan sanksi baru, guna mendorong Taliban mematuhi janji untuk menghormati hak-hak perempuan dan hubungan internasional.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pembicaraan G7, yang juga akan mengikutsertakan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jen Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, kata Duta Besar Inggris untuk AS Karen Pierce.
“Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terencana bersama,” kata Pierce kepada Reuters.
Pengakuan adalah suatu tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan Taliban mendapat bantuan asing –seperti yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.
Teracatat perjanjian tahun 2020 yang ditandatangani oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, secara eksplisit menyatakan bahwa kelompok Taliban “tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai sebuah (pemerintahan) negara.”
Pengakuan adalah “salah satu sisa pengaruh terpenting yang masih kita punya,” kata Annie Pforzheimer, pensiunan diplomat AS yang dari 2017 hingga 2018 menjabat sebagai wakil kepala misi di kedutaan AS di Kabul.
Pengakuan akan “jauh lebih kuat” jika dikoordinasikan dengan baik dan memastikan bahwa pemerintah baru bersifat inklusif dan mengakui komitmen hak asasi manusia Afghanistan, katanya.
Para pemimpin G7 juga akan membahas kemungkinan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan AS oleh pemerintahan Biden hingga 31 Agustus.
Tenggat itu memberi Amerika Serikat dan negara-negara lain lebih banyak waktu untuk menemukan dan mengevakuasi para warga negara Barat, warga Afghanistan yang membantu pasukan NATO dan AS, serta orang-orang lainnya yang menghadapi risiko.
Inggris dan Prancis mendesak untuk mendapatkan tambahan waktu. Tetapi, seorang pejabat Taliban mengatakan pasukan asing tidak meminta perpanjangan waktu dan perpanjangan tidak akan diberikan walaupun mereka memintanya, kata beberapa sumber. (*)
Editor : Edi Faisol
