Papua No.1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan saat ini pembangunan rumah tahan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah diterjang gempa pada Juli 2018 masih mengalami keterlambatan. Tercatat sebelumnya pemerintah memang berkomitmen menuntaskan pemulihan pascabencana gempa di NTB.
“Perlu percepatan khususnya di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial dan multisektor yang masih lambat karena fokus pembangunan selama ini masih di sektor pemukiman,” kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap, Senin (14/6/2021).
Baca juga : Pemkot Mataram usulkan bantuan untuk 1.505 keluarga korban gempa
Sejumlah Gubernur rancang cetak biru kebencanaan
Kondisi terkini banjir NTB dan NTT yang menewaskan 86 jiwa
Nelwan mengatakan meski saat ini pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) sudah berjalan di kabupaten dan beberapa kota terdampak, namun pemerintah tetap memerlukan perpanjangan waktu dalam memenuhi target pembangunan hunian tahan gempa bagi para penyintas ini.
Dia memastikan saat ini keterlambatan pembangunan hunian tetap dan R3P sudah terpetakan dengan jelas. Oleh karena itu dia memastikan semua masalah juga bisa segera dikomunikasikan dengan pihak BNPB.
“Permasalahan-permasalahan itu berkaitan dengan kebutuhan lahan relokasi pemukiman warga serta pendanaan pembangunan hunian tetap,” kata Nelwan menambahkan.
Nelwan memberi sejumlah masukan berkaitan dengan pemulihan pascagempa Lombok ini. Hal itu yakni, pertama, akan dilakukan review dan refocusing R3P untuk empat sektor lain selain pemukiman dan akan dibuat timeline penyelesaian setiap tahunnya.
Kedua, Pemda perlu menginventarisasi program R3P dan sumber dananya termasuk yang berasal dari hibah maupun NGO. Ketiga, BNPB dan Pemda serta K/L terkait perlu menyelesaikan persoalan data, baik karena ketiadaan data maupun data ganda sehingga proses penanganan diharapkan lebih cepat selesai.
“Semua rencana yang sudah disetujui dan ditetapkan agar benar-benar menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh semua pihak,” kata Nelwan menjelaskan. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
