Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan kekerasan sudah terlalu sering terjadi di Papua. Sayangnya, respons dari pemerintah masih penuh penyangkalan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh aktor negara. Seharusnya dugaan itu diinvestigasi.
“Pada akhir bulan lalu ada seorang anak yang meninggal dunia, setelah diduga ditembak oleh anggota TNI di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Kekerasan terhadap anak ini juga sudah diangkat oleh ahli HAM PBB dalam rilis mereka beberapa hari yang lalu,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam Siaran Pers yang diterima Jubi, Jumat (4/3/2022).
Menanggapi sejumlah insiden kekerasan terhadap warga sipil di Papua, Usman Hamid mengatakan pemerintah perlu melakukan investigasi atas berbagai insiden itu, termasuk insiden pembunuhan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematik di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Ia menegaskan pihaknya menolak segala bentuk kekerasan, siapapun pelakunya.
Baca juga: 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika tewas ditembak kelompok bersenjata
“Kami mengutuk semua serangan terhadap warga sipil di Papua, termasuk penembakan terhadap delapan pekerja jaringan telekomunikasi yang diklaim dilakukan oleh kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.. Kami menyampaikan duka terdalam kepada keluarga korban,” kata Usman.
Usman mengatakan pembunuhan yang tidak sah oleh siapapun dan terhadap siapapun tidak pernah dapat dibenarkan, dan jelas merupakan penghinaan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia. “Baik jika dilakukan oleh kelompok bersenjata maupun oleh aparat keamanan,” tegasnya.
Baca juga: Senjata dicuri, aparat lakukan penyisiran dan aniaya warga, 1 anak SD meninggal dunia
Usman mengingatkan bahwa kekerasan sudah terlalu sering terjadi di Papua. Pada akhir bulan lalu ada seorang anak yang meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh anggota TNI di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. “Sayangnya, respons dari pemerintah masih penuh penyangkalan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh aktor negara. Seharusnya dugaan itu diinvestigasi,” kata Usman.
Wakil Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim independen untuk menginvestigasi berbagai insiden itu secara menyeluruh, transparan dan tidak berpihak. Terduga pelaku, baik itu anggota Organisasi Papua Merdeka, aparat keamanan, atau siapapun, harus dibawa ke pengadilan umum dalam proses yang adil dan tidak berakhir dengan hukuman mati.
“Kami juga kembali mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendekatan keamanan yang digunakan untuk merespon masalah di Papua. Jumlah korban yang terus bertambah menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak berhasil dan tidak bisa terus dipertahankan,” lanjut Wirya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
