Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Papua, Herlina Murib menyoroti nasib para mahasiswa asal Papua yang telah meninggalkan kuliahnya di berbagai kota studi dan pulang ke Papua. Ia pemerintah daerah cepat tanggap dan berupaya agar para “mahasiswa eksodus” itu dapat melanjutkan pendidikan mereka di kawasan Pasifik.
Herlina Murib menyatakan banyak mahasiswa meninggalkan kuliah mereka pasca terjadinya persekusi dan tindakan rasisme oknum TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 itu. “Mahasiswa itu pulang [ke Papua] karena ada persoalan rasisme, intimidasi, dan persekusi yang dilakukan organisasi kemasyarakatan dan aparat keamanan,” kata Murib.
Ia meminta pemerintah daerah di papua tidak tinggal diam atas situasi itu. Pemerintah harus tanggap dan mencarikan solusi bagi para mahasiswa yang terlanjur meninggalkan kuliah mereka. “Saya mengusulkan agar pemerintah mendata para mahasiswa itu. Para mahasiswa itu [harus diberi kesempatan untuk memilih] daerah yang mereka [anggap] aman untuk melanjutkan pendidikannya,” kata Murib.
Murib mengingatkan persoalan “mahasiswa eksodus” itu tidak boleh diabaikan. “Penyebab mahasiwa kembali [ke Papua] bukan karena persoalan sepele. Mereka benar-benar didiskriminasi oleh masyarakat dan aparat, sehingga mereka harus benar-benar dilindungi. Kalau pemerintah pulangkan mereka ke kota studi awalnya, saya pikir mereka tidak aman. Kalau mereka kembali ke [kota studi awalnya], mereka merasa takut dan trauma dengan situasi kondisi di Jawa,Bali, Makassar,” katanya.
Murib meminta pemerintah daerah serius menangani masalah mahasiswa eksodus itu, karena para mahasiswa yang berhenti kuliah itu kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik. Murib mendorong pemerintah daerah di Papua untuk berani mengambil tanggungjawab agar para mahasiswa eksodus bisa berkuliah di wilayah Pasifik.
“Saya mengusulkan kepada pemerintah daerah agar memberikan pilihan bagi mahasiswa [untuk] mendapatkan pendidikan yang layak di wilayah Pasifik. Karena kalau di Pasifik, aman, sebab mereka adalah bagian dari keluarga Melanesia. Kuliahkan mereka yang ada jurusannya dengan yang dibutuhkan di Papua, agar ketika pulang [nanti] mereka bisa membangun daerah ini,” katanya.
Salah satu mahasiswa eksodus, Philipus Kogoya menyatakan sebagian besar mahasiswa eksodus masih bertahan untuk tidak kembali ke kota studinya. Menurutnya, hanya ada 75 mahasiswa eksodus yang telah kembali ke kota studi awalnya, dan melanjutkan kuliah mereka.
“[Sebagian] teman kami [berada] di daerah, Sebagian [lainnya] yang tinggal di posko mahasiswa eksodus. Mereka yang [tidak tinggal di] posko itu bukan kembali ke kota studi awalnya, namun tinggal bersama orangtua mereka masing-masing,” kata Kogoya.
Kogoya meminta pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) berhenti membuat klaim bahwa para mahasiswa eksodus sudah kembali ke kota studi awal mereka. “Jumlah kami belum berubah, tidak seperti yang dikatakan oleh pemerintah dan LSM di media masa,” kata Kogoya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
