Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, mengatakan pembangunan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Kabupaten Jayapura, seperti infrastruktur jalan, sangat membutuhkan dukungan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Selain masyarakat adat, dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua juga dibutuhkan dalam proses dan kelancaran pembangunan sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
“Dukungan masyarakat adat yang dibutuhkan di sini adalah komunikasi dan koordinasi serta kesepakatan terkait tempat dan lahan yang akan digunakan,” ujar Toam, saat ditemui di halaman upacara Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani, Senin (5/8/2019).
Dikatakan, pembangunan infrasrktur jalan yang saat ini sedang diupayakan adalah jalan alternatif dari Telaga Maya, Kampung Harapan, Nendali, hingga Yabaso.
Menurutnya, untuk proses pekerjaan yang hendak dilaksanakan dalam waktu 14 bulan ke depan, dibutuhkan adanya kesepakatan bersama, sehingga ketika pembangunan berlangsung tidak ada lagi palang memalang yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat pada areal tersebut.
“Karena waktu yang sangat sempit dan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, maka kerja sama adalah kunci dimana pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, mengatakan tanpa dukungan semua pihak, pembangunan akan sulit dilakukan. Apalagi waktu pelaksanaan PON sudah semakin dekat.
“Hal ini harus menjadi satu gerakan bersama, koordinasi dan komunikasi sangat penting. Kalau ada persoalan di lapangan terkait hak-hak masyarakat, saya harap bisa datangi pemerintah dengan baik-baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan main palang yang nantinya menghambat pekerjaan di tempat tersebut,” ungkapnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari