Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Peluncuran roket atau Bandara Antariksa ke luar angkasa telah lama direncanakan sejak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga sekarang. Meski di tengah pandemi Covid-19, agaknya rencana ini tetap berjalan sesuai dengan Seminar Nasional LAPAN.
“Indonesia harus bisa memposisikan diri sebagai tempat peluncuran utama,” ujar Menristek dan Kepala BRIN Bambang Brojonegoro dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan LAPAN, Rabu (16/9/2020), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.com
Menristek dan Kepala BRIN, Bambang Brodjonegoro berharap Indonesia dapat membangun stasiun peluncuran roket atau Bandara Antariksa ke luar angkasa. Dia mengatakan hal itu lebih menguntungkan dari pada hanya menciptakan roket. Apalagi lanjut dia, Indonesia merupakan negara yang paling strategis untuk meluncurkan roket, misalnya membawa satelit ke luar angkasa karena berada di garis khatulistiwa. Sebab, dia berkata roket lebih mudah mencapai ke orbit jika diluncurkan dari garis khatulistiwa.
Lebih lanjut kata Bambang, Pulau Biak, Papua, adalah salah satu wilayah yang paling potensial untuk dijadikan Bandara Antariksa. Sebab, Biak sangat dekat dengan garis khatulistiwa, yakni -1.
“Kalau bisa kita jadikan Bandara Antariksa Biak ini sebagai pintu masuk ke dalam bisnis antariksa dunia,” kata Bambang seraya menambahkan saat ini stasiun antariksa hanya dimiliki oleh negara Amerika Serikat, Rusia, Prancis, China, dan India. Namun, dia mengatakan stasiun peluncuran antariksa di negara tersebut jauh dari garis khatulistiwa.
“Kita dalam posisi yang sangat baik,” kata dia. Selain itu kata Bambang, nilai ekonomi antariksa global diproyeksikan akan meningkat menjadi lebih dari US$1 triliun per tahun pada 2040. Sehingga, dia menilai hal itu sangat menguntungkan jika Indonesia bisa berpartisipasi dalam sektor tersebut.
Bandara Antariksa
Sebelumnya pada 2019, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah memilih Biak Utara sebagai lokasi untuk rencana pembangunan Bandar Antariksa pertama Indonesia yang mereka kaji dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LAPAN di Tangerang, Banten.
Sejak 1980-an LAPAN sudah menyiapkan lahan seluas 100 hektare di Biak Utara, Papua. Lokasi tersebut ideal karena Biak paling dekat ekuator dan pantai timurnya langsung menghadap Samudra Pasifik. Adapun tempat peluncuran roket yang ada di Garut saat ini, sebagai lokasi untuk tempat uji statistik dan uji terbang roket kecil.
Para pendahulu di LAPAN sudah melihat prospek Biak sangat strategis untuk peluncuran roket karena posisinya di dekat ekuator. Secara detail geografis, Biak terletak pada titik koordinat 0º55?-1º27? Lintang Selatan (LS) dan 134º47?-136º48 Bujur Timur (BT). Posisi tersebut, sangat baik sebagai tempat peluncuran Roket Peluncur Satelit (RPS) ke Geostationary Earth Orbit (GEO) dan berdampak positif pada penghematan penggunaan bahan bakar roket ketika peluncuran.
Pembangunan Bandara Antariksa sendiri merupakan amanat UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Tujuannya, mewujudkan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa antara lain pengembangan teknologi Roket Pengorbit Satelit (RPS) yang dapat membawa wahana ke orbit.
Pembangunan di Biak Utara tepatnya di Kampung Saukobye di Biak Utara sekitar 40 kilometer dari Kota Biak dan wilayah ini langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik.
Warga merasa keberatan soal rencana tersebut karena lahan yang akan digunakan cukup besar sekitar 100 hektare dan diperkirakan akan semakin besar lagi kebutuhan areal. Pada 2018 warga memrotes soal lahan bagi pembangunan peluncuran satelit di Kampung Saukobye, Biak Utara.
Komisi Hal Asasi Manusia Asia (Asian Human Rights Commission-AHRC) berdasarkan siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (20/8/2018) mengatakan pembangunan stasiun peluncuran tersebut menggunakan tanah adat warga lokal. Namun, pihak LAPAN sendiri menolak pernyataan AHRC tersebut
Dalam siaran persnya, AHRC menyebut bahwa protes tersebut dilayangkan oleh kelompok Gereja Kristen Injili Tanah Papua (GKITP).
Pangkogabwilhan III
Meski belum ada penegasan soal pembangunan Pangkalan Militer di Biak tetapi Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Muradi mengapersiasi rencana pembangunan empat pangkalan militer di Biak, Merauke, Morotai dan Saumlaki karena hal itu bagian dari menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Satus 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tiper A.
Kedudukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) atau Kogabwilhan III di Biak merupakan komando utama operasi, satuan baru yang langsung berada di bawah komando Panglima TNI.
Markas Kogabwilhan III berkedudukan di Biak, Papua dengan wilayah darat meliputi Pulau Maluku, Pulau Papua serta wilayah laut dan udara seperti di atas ditambah wilayah ALKI-3b dan sekitarnya.
Mengutip setkab.go.id menyebutkan Kogabwilhan dipimpin bintang tiga. Dan wakilnya bintang dua. Lalu asisten ada enam, bintang satu. Panglima Kogabwilhan III Letjen Ganip Warsito yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Panglima TNI. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
