Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Legislator Papua meminta para pejabat di provinsi Papua untuk tidak alergi menerima aspirasi rakyat Papua yang disampaikan terutama melalui berbagai aksi demontrasi damai.
Anggota DPR Papua Laurenzius Kadepa mengatakan selama ini para pejabat selalu menghindar untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Inilah yang kerap membuat massa aksi berubah menjadi rusuh karena tidak diterima secara langsung oleh wakil rakyat.
“Seharusnya pejabat daerah itu harus bersama-sama dengan masyarakat. Kalau bersama-sama dengan masyarakat, mereka akan merasa puas dan tenang karena ada pemimpin kita bersama mereka,” kata Kadepa.
Ia menambahkan selama ini para pejabat baik di kabupaten dan provinsi kerap menghindar dari masyarakat. Menurutnya, momentum ini tepat untuk menjadi koreksi pada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
“Aksi rasisme di kantor gubernur provinsi Papua saya turun, hanya sebatas untuk menerima aspirasi, bukan untuk mendukung pengibaran bendera Bintang Kejora atau mendukung aksi pembakaran kantor dan bangunan lainnya di kota Jayapura,” kata Kadepa.
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan demonstrasi yang berujung amuk massa ini menyebabkan sejumlah kerusakan di beberapa kantor pemerintah, toko dan rumah warga.
Untuk itu Lukas Enembe akan melakukan pembahasan bersama, agar warga yang terkena dampak bisa tetap didata untuk diberi bantuan.
“Nanti kita akan sepakat dan dibahas sama-sama apakah dibangun kembali atau diberi uang, sehingga tidak satu orang pun korban yang kita tinggalkan. Kita bantu yang mengalami musibah,” ujarnya. (*)
Editor : Edho Sinaga
