Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Sejumlah pedagang yang biasa berjualan di beberapa ‘pasar kaget’ di seputraan kota Sentani enggan dipindahkan ke pasar rakyat Doyo Baru selama masih ada pungutan liar (pungli) di pasar tersebut.
Oktavina, penjual sayur mayur dan bumbu dapur di ‘pasar kaget’ dekat Mapolres Jayapura, Doyo Baru Distrik Waibhu, saat ditemui Jubi, akhir pekan lalu, mengatakan dirinya sudah nyaman berjualan di tempat tersebut.
“Semua berjalan aman saja, pembeli dari warga sekitar yang tinggal di perumahan dekat-dekat sini,” katanya.
Ketika ditanya terkait rencana Pemerintah Kabupaten Jayapura memindahkan semua pedagang di beberapa ‘pasar kaget’ di seputaran Sentani ke pasar rakyat Doyo Baru, ia menanggapi jika dipindahkan boleh saja asal tidak ada yang lain-lain.
“Penjual di sini su malas ke sana karena terlalu tagih-tagih banyak jadi, belum modal berapa yang datang tagih juga bukan satu dua orang tapi banyak lagi jadi dong malas, mungkin kalau pindah di pasar lain boleh mereka akan mau,” jelas Oktavina.
Aktivitas jual beli di ‘pasar kaget’ di dekat Mapolres Jayapura semakin ramai. Ada banyak pedagang kaki lima (PKL) yang menjual aneka sayur mayur hingga pakaian.
Oktavina mengatakan aktivitas jual beli di ‘pasar kaget’ tersebut mulai ramai dalam beberapa bulan terakhir.
“Setelah dilarang berjualan di depan polres, kami para pedagang pindah semua ke sini dan di sini baru berjalan dari bulan Oktober atau November kemarin,” ucapnya.
Katanya, selama berjualan di ‘pasar kaget’ ini, dari dinas terkait belum datang melihat mereka.
“Dari dinas belum ada yang datang ke pasar ini, sampai sekarang ini dari sejak pasar ini ada,” ucapnya.
Ima, penjual di pasar Doyo Baru, mengatakan walau sepi pengunjung ia akan tetap berada di pasar yang yang sudah disediakan oleh pemerintah.
“Ini kan pemerintah yang sediakan, semua lengkap, ya saya mending di sini saja daripada pindah ikut ramai,” ucapnya.
Menurutnya, di pasar ini yang aman, dimana soal gedung dan fasilitas semua lengkap dan aman.
“Soal tagih-tagih itu mungkin ada kah, kalau memang ada itu bagaimana tingal dibicarakan saja dengan pemerintah to agar jelas, kalau mau bangun baru lagi, berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan lagi,” ucap Ima. (*)
Editor: Dewi Wulandari
